Luhut: Tidak Ada Utang yang Tidak Produktif

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan semua utang pemerintah dimanfaatkan untuk hal produktif. "Semua utang yang kita buat itu untuk produktif. Tidak ada utang yang tidak produktif," kata Luhut di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.

    Baca: Utang Pemerintah per Januari 2019 Naik Menjadi Rp 4.498,56 T

    Hal tersebut disampaikan Luhut ketika menjelaskan kenaikan utang pemerintah selama pemerintahan Jokowi mulai tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp 1.809 triliun. Selama itu utang dialokasikan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi non energi.

    Luhut menyebutkan, pengeluaran untuk pemerintah untuk infrastruktur sepanjang 2010-2014 sebesar Rp 656 triliun. "Sekarang 2015-2019 sekitar Rp 1.800 triliun. Itu sebabnya Indonesia membangun. Pendidikan juga naik, kesehatan juga," kata Luhut. "Semua ini bisa berjalan. Oleh karena itu ekonomi kita berjalan."

    Sementara di masa pemerintahan sebelumnya, khususnya alokasi untuk pendidikan sebesar Rp 1.524 triliun pada 2010 - 2014 dan angkanya naik menjadi Rp 2.182 triliun pada 2015-2019. Untuk kesehatan pada 2010 - 2014 dialokasikan dana sebesar Rp 218 triliun, sedangkan 2015-2019 sebesar Rp 518 triliun.

    Untuk subsidi non energi dialokasikan sebesar Rp 243 triliun pada 2010-2014 dan naik menjadi Rp 258 triliun pada 2015-2019. Adapun total alokasi produktif yaitu Rp 2.641 triliun pada 2010-2014 dan Rp 4.756 triliun.

    Sebelumnya Kementerian Keuangan mengumumkan utang pusat per akhir Januari 2019 mencapai Rp 4.498,56 triliun. Angka ini naik ketimbang periode serupa tahun 2018 Rp 3.958,66 triliun.

    Dalam buku APBN Kita edisi Februari 2019 tercantum dari total utang pemerintah pusat itu, mayoritas di antaranya berasal dari surat berharga negara sebesar 82,31 persen. Sisanya adalah pinjaman dengan proporsi 17,69 persen.

    Per akhir Januari 2019, tercatat total pinjaman sebesar Rp 795,79 triliun. Pinjaman itu kebanyakan berupa utang luar negeri sebesar Rp 788,66 triliun atau 17,53 persen dari total utang. Sisanya, adalah utang dari dalam negeri sebesar Rp 7,13 triliun.

    Utang luar negeri itu terdiri atas utang bilateral, multilateral dan komersial. Rinciannya adalah utang bilateral Rp 327,06 triliun, utang multilateral Rp 419,89 triliun, utang komersial Rp 41,71 triliun.

    Baca: Cadangan Devisa Turun, BI: Terutama Untuk Bayar Utang Pemerintah

    Adapun total nilai surat berharga negara atau SBN yang telah dikeluarkan pemerintah pusat per Januari 2019 mencapai Rp 3.702,77 triliun atau naik dibanding bulan yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.206,28 triliun. Obligasi ini mayoritas didominasi oleh denominasi rupiah ketimbang valas.

    Simak berita lainnya terkait utang di Tempo.co.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.