TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah adanya pertemuan dengan pimpinan Freeport secara diam-diam pada Oktober 2015. "Enggak sekali dua kali ketemu, gimana sih kok diam-diam. Ya ketemu bolak balik, enggak ketemu sekali dua kali," kata Jokowi, Rabu, 20 Februari 2019.
BACA: Freeport Mulai Kirim Peralatan Tambang ke Amerika.
Ia menyebutkan pertemuan itu membahas perpanjangan operasi Freeport. "Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?" katanya.
Ia menegaskan tidak ada pertemuan diam-diam dengan Freeport. "Pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong gak diam diaman. Ada ada saja. Ya biasalah. Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang ya biasa saja," jelasnya.
Ia mengatakan sejak awal Pemerintah Indonesia ingin memiliki 51 persen saham perusahaan itu. "Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu, masa gak boleh," kata Jokowi.
BACA: Menteri ESDM Sebut Surat Sudirman Said Bukan Dasar Perpanjangan Izin Freeport
"Surat-surat atau keputusan sebelumnya tidak dijadikan dasar lagi. Kalau dijadikan dasar tidak bisa dapat (divestasi) 51 persen," kata Jonan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 20 Februari 2019.
Jonan menuturkan, surat yang diterbitkan di masa Sudirman Said yang kala itu menjabat menteri ESDM tidak relevan dengan keputusan pemerintah melanjutkan izin Freeport. Sebab, Jonan tak menjadikan surat bernomor 7522/13/MEM/2015 itu sebagai pertimbangan kelanjutan izin Freeport.
Jonan mengomentari pernyataan Sudirman Said soal latar belakang diterbitkannya surat 7 Oktober 2015 yang dituduh banyak pihak mengisyaratkan percepatan perpanjangan kontrak karya Freeport. Sudirman membantah telah berinisiatif menerbitkan surat itu, melainkan sudah atas perintah Jokowi.
LANI DIANI WIJAYA
