Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Meski Angka Stunting Tinggi, RI Penghasil Sampah Makanan Nomor 2

Reporter

image-gnews
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang  infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkapkan di samping angka stunting yang masih sekitar 30 persen, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. 

Baca juga: Bappenas: Kerugian Ekonomi Akibat Kurang Gizi Bisa Capai Rp 300 T

"Di satu sisi kita sedang menghadapi masalah kekurangan gizi yang bisa berpotensi kepada stunting, tapi di sisi lain Indonesia adalah penghasil sampah makanan terbesar di dunia setelah Arab Saudi," ujar Bambang di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.

Kenyataan itu, menurut Bambang, adalah ironi. Sebabnya, dari data yang ia miliki tampak masih ada masyarakat yang kekurangan makanan. Namun, data berikutnya menunjukkan masih banyak masyarakat yang menciptakan sampah makanan. "Makanya kita butuh konsumsi dan produksi makanan yang bertanggung jawab."

Berdasarkan Global Nutrition Report 2018, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami beban gizi ganda. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen di 2013 menjadi 30,8 persen di 2018, angka tersebut tergolong cukup tinggi. Demikian juga masalah kekurangan gizi mikro seperti anemia pada ibu hamil yang mencapai 48,9 persen juga dalam kategori tinggi.

"Selain itu, Indonesia memang tidak mengalami kelaparan, tetapi mengalami hidden hunger," ujar Bambang. 

Kekurangan gizi mikro seperti gangguan akibat kekurangan zat besi, iodium, asam folat, zinc, dan vitamin A memiliki keunikan karena tidak bermanifestasi dalam kondisi fisik seperti kurus atau pendek, tetapi menimbulkan kelaparan tersembunyi atau disebut sebagai fenomena hidden hunger. Fenomena itu terjadi terutama pada ibu hamil dan anak balita dan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin, perkembangan kognitif pada anak, dan daya tahan terhadap infeksi. Apabila tidak dibenahi, persoalan itu akan mengancam kualitas manusia Indonesia ke depan.

Selain itu, persoalan kekurangan gizi ternyata juga berdampak kepada perekonomian Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data UNICEF, Bambang berujar kekurangan zat gizi mikro di masyarakat bisa menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 0,7 hingga 2 persen Produk Domestik Bruto untuk negara berkembang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apabila mengambil persentase kerugian terbesar yaitu 2 persen dan besar PDB Indonesia senilai Rp 15.000 triliun, maka Indonesia bisa kehilangan Rp 300 triliun akibat kekurangan gizi mikro. "Kalau dikonversi ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bisa dipergunakan untuk memperkuat anggaran kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia," ujar Bambang.

Kalau permasalahan itu diabaikan, ia khawatir perekonomian Indonesia menjadi kurang produk ke depannya. Padahal, belakangan performa Indonesia, menurut Bambang, tengah membaik. Parameternya adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,17 persen, serta angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang terus menurun.

"Kalau kami lihat, upaya menurunkan stunting akan berkontribusi untuk perbaikan parameter itu semua," ujar Bambang. "Indonesia sekarang masih jauh dari bebas stunting, kalau mau memperbaiki itu semua, pengurangan stunting harus menjadi bagian integral dan prioritas, selain kebijakan perekonomian lainnya."

Untuk itu, Bambang mengatakan ada tiga cara untuk menanggulangi persoalan tersebut, antara lain dengan suplementasi, yaitu berupa pemberian tablet tambah darah, tablet vitamin A, dan suplemen zat gizi mikro lainnya. Upaya berikutnya adalah perubahan perilaku masyarakat agar mengonsumsi sumber makanan yang beragam dan kaya kandungan gizi, serta upaya fortifikasi pangan atau pengayaan zat gizi mikro terhadap produk pangan.

"Itu perlu pendekatan yang komprehensif dan tidak mudah, namun tetap harus dilakukan sebaik-baiknya," kata Bambang.

Baca berita stunting lainnya di Tempo.co

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

3 hari lalu

Memahami apa itu stunting dan cara pencegahannya penting diketahui. Sebab, hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Berikut penjelasannya. Foto: Canva
Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

Pemerintah Garut merekrut ribuan tenaga pendamping keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting.


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

4 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

5 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.


Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

5 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

7 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.


Hadapi Libur Lebaran, Yogyakarta Antisipasi Sampah Pasca Penutupan TPA Piyungan

7 hari lalu

Depo sampah di Kota Yogya masih dibuka dengan jam operasional secara terbatas karena volume sampah yang dibawa ke TPA Piyungan juga dibatasi. Dok.istimewa.
Hadapi Libur Lebaran, Yogyakarta Antisipasi Sampah Pasca Penutupan TPA Piyungan

Pemerintah Kota Yogyakarta bersiap menghadapi cuti bersama dan libur Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024 mendatang.


Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

8 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi saat ditemui usai agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Pusat di Kantor Walikota Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.


Pemprov Sumut Anggarkan Rp 370 Miliar untuk Turunkan Stunting

8 hari lalu

Ilustrasi pencegahan stunting/ Indofood
Pemprov Sumut Anggarkan Rp 370 Miliar untuk Turunkan Stunting

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) anggarkan Rp 370 miliar untuk turunkan stunting.


Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Stunting Rp 400 Miliar

14 hari lalu

Warga membeli barang kebutuhan pokok saat kegiatan pasar murah di halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Rabu 6 Maret 2024. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pangan menggencarkan gerakan pangan murah untuk menstabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian inflasi serta penanggulangan stunting dan keluarga rawan pangan di Papua .ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Stunting Rp 400 Miliar

Penyaluran bantuan pangan untuk pencegahan stunting mulai dilakukan. Nilai total anggaran Rp 400 miliar.


Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

14 hari lalu

Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) menyantap makanan saat pelaksanaan program dapur masuk sekolah di SD Negeri 205, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatang, Jumat 6 Oktober 2023. Program Dapur Masuk Sekolah yang digagas Kodam II/Sriwijaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta menurunkan dan mencegah stunting pada anak-anak Sekolah Dasar. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

Direktur Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 12 provinsi masuk dalam program pengendalian stunting nasional.