Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?

Api membakar kawasan hutan pinus di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, Rabu, 3 Oktober 2018. ANTARA/Dedhez Anggara

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan kebakaran lahan tidak terjadi selama tiga tahun terakhir atau sejak 2016 hingga kini. "Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut. Itu adalah kerja keras kita semuanya," ujarnya dalam debat capres yang digelar Ahad malam, 17 Februari 2019.

Baca: Kala Prabowo Gelagapan Ditanya Jokowi soal Unicorn

Selama kurun waktu tiga tahun itu pula, kata Jokowi, tidak terjadinya kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan merupakan hasil kerja keras dari tiap pemangku kebijakan. "Dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut. Saya kira itu dedikasi yang ingin kita berikan pada bangsa ini untuk Indonesia maju," tuturnya.

Berdasarkan cek fakta yang dilakukan Tempo.co berkolaborasi dalam program 'Live Factchecking' cekfakta.com, pernyataan Jokowi itu keliru. Pasalnya, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan pada 2015 luas area hutan terbakar seluas 2.611.411 hektare.

Angka itu menurun pada 2016 ketika luas area hutan terbakar mencapai 438.363 hektare. Meski begitu, angka itu semakin turun pada 2017 seluas 165.484 hektare. 

"Pada tahun 2018, empat hari sebelum pelaksanaan Asian Games ditemukan titik api terbanyak di Riau berjumlah 90 titik," ujar Sekretaris Jendenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misha Hasan di Kantor Google Indonesia di bilangan, Jakarta Selatan, Ahad, 17 Februari 2019.

Rincian dari 90 titik itu, kata Misha, meliputi 13 titik di Sumatera Selatan, 27 titik di Bangka Belitung dan 22 titik di Sumatera Utara. Selain itu ada 10 titik di Sumatera Barat, 4 titik di Jambi dan 3 titik di Lampung. 

Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat Greenpeace Indonesia menyebutkan kebakaran hutan terjadi sejak 2015 hingga kini. "Sejak tragedi kebakaran hutan terbesar 2015, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun hingga sekarang," seperti dikutip dari akun Twitter @GreenpeaceID pada Ahad malam tersebut.

Baca: Kutip Bank Dunia, Prabowo: Infrastruktur Tak Berdampak ke Ekonomi

Cuitan itu berkembang viral sejak disampaikan dan hingga kini telah disukai oleh 8.900 orang. Pernyataan Greenpeace yang menanggapi klaim Jokowi itu menuai komen dari 1.200 orang dan di-retweet sebanyak 9.000 kali.

 
 





Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

1 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

2 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

3 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

4 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

4 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

4 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

4 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

4 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

5 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

5 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet