Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal berujar divestasi Freeport Indonesia bakal menjadi salah satu isu andalan Jokowi dalam debat nanti malam. "Ya, itu adalah salah satu pencapaian yang menjadi daya jual bagi inkumben," ujar dia di Hong Kong Cafe, Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019. Sementara, Prabowo diperkirakan bakal mengkritisi beberapa hal terkait divestasi Freeport yang masih banyak kelemahan.
PT Inalum (Persero) telah menguasai saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2 persen pada Desember 2018. Aksi korporasi ini terjadi setelah pelunasan transaksi divestasi saham.
Inalum mengeluarkan dana sebesar US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun dengan kurs Rp 14.500. Biaya akuisisi ini didapatkan setelah menerbitkan obligasi valuta asing senilai US$ 4 miliar. Selain untuk pembayaran saham, sisa pendapatan dari obligasi digunakan untuk refinancing.
Salah satu isu terkait Freeport yang bakal menjadi sandungan bagi Jokowi adalah ihwal lingkungan pertambangan. "Pemerintah mendiskon pelanggaran lingkungan hidup senilai Rp 185 triliun menjadi divestasi saham dengan mengorbankan hak orang Papua," ujar Ketua Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 10 Februari 2019.
Selanjutnya, Merah juga mempertanyakan keberanian Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk mengejar Freeport terkait perkara itu. Selain itu, ia bertanya apakah pemerintah nantinya bakal memberikan kemerdekaan kepada masyarakat Papua untuk menentukan apakah pertambangan itu mesti ditutup atau tetap dilanjutkan.
Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Johnny G. Plate mengatakan tak sulit bagi kubunya menjawab berbagai kritik, yang kemungkinan akan menjadi amunisi Prabowo menyerang Jokowi dalam debat kedua.
Baca: Debat Capres Kedua, Jokowi Akan Lebih Banyak Umbar Senyum
Johnny mengatakan kubu Jokowi sudah bersiap jika dicecar soal pemerintah yang mendiskon pelanggaran lingkungan hidup senilai Rp 185 triliun menjadi divestasi saham dalam kasus PT. Freeport. "Saya menyampaikan, semua sudah ada studi kajiannya. Akan lebih besar lagi dampak dan kerugian Freeport kalau tidak segera diambil alih," ujarnya.
DEWI NURITA