Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Debat Capres, Pengamat: Prabowo akan Angkat Isu Impor Beras

image-gnews
Seorang pekerja tidur di atas tumpukan karung beras saat dilakukan bongkar muat beras impor dari Vietnan dari kapal Hai Phong 08 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 November 2015. Tempo/Tony Hartawan
Seorang pekerja tidur di atas tumpukan karung beras saat dilakukan bongkar muat beras impor dari Vietnan dari kapal Hai Phong 08 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 November 2015. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Debat Calon Presiden Kedua atau debat capres yang digelar pada Minggu malam ini, 17 Februari 2019 diperkirakan menghadirkan adu argumen soal ketahanan pangan. Adapun debat akan bertema isu sumber daya alam, energi dan pangan, lingkungan hidup, serta infrastruktur.

BACA: Sandiaga Sambangi Prabowo: Matangkan Materi Debat Pilpres Kedua

Berbicara soal pangan, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menduga Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto bakal melancarkan serangan soal impor yang belakangan dilakukan pemerintah. "Prabowo akan mengangkat soal naiknya impor beras sebesar dua juta ton di tahun 2018 dan posisi Indonsia sebagai importir gula terbesar di dunia," kata dia dalam pesan singkat kepada Tempo, Minggu.

Di sisi lain Calon Presiden Inkumben Joko Widodo bakal mengangkat soal sektor andalan pemerintahannya, yaitu infrastruktur. Bhima memperkirakan  Jokowi bakal berbicara soal infrastruktur bendungan dan irigasi yang bisa mendorong produksi pangan.

Bhima berujar salah satu langkah bagus yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi adalah dengan merilis data beras pada 2018 lalu yang telah terkoreksi sekitar 29,6 persen. Hanya saja, koreksi tersebut masih belum dilakukan pada komoditas pangan lain seperti jagung, kedelai, dan produk hortikultura. Padahal, langkah itu dinilai penting untuk merancang kebijakan pangan yang efektif dan tepat sasaran baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga kebijakan perdagangan. "Jadi sengkarut data pangan belum selesai."

BACA: Nobar Debat Capres di Senayan, Ada Ribuan Porsi Jajanan Gratis

Di samping itu, manajemen produksi dan logistik komoditas pangan, menurut Bhima, juga perlu diperbaiki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras pada semester 1 2018 surplus 5 juta ton. Rinciannya, produksi 19.6 juta ton dan konsumsi 14.7 juta ton. Adapun pada semester 2, produksi beras defisit 2,1 juta ton, dengan rincian produksi 12.8 juta ton dan konsumsi 14.9 juta ton. "Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah manajemen produksi dan logistik komoditas, baik antar waktu maupun antar daerah," kata dia.

Sebelum adanya perbaikan tata kelola komoditas pangan, khususnya beras, Bhima menilai impor akan sulit dihindari. Sejak tahun 2000, tren impor beras selelu menanjak. Impor beras pada 2018 merupakan tertinggi kedua sejak tahun 2000. dengan total impor 2,25 juta ton atau seharga US$ 1,003 juta US$. Impor tertinggi terjadi pada 2011 dengan total impor 2.75 juta ton atau senilai US$ 1,5 juta.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko, mengatakan kandidat yang ia usung siap menghadapi serangan soal impor pangan dan stabilitas harga pangan dari pesaingnya. “Isu besarnya sudah ditangkap, persoalan pangan, sumber daya. Beliau sudah sangat ngelotok," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019. 

Moeldoko memperkirakan debat dengan topik soal pangan, energi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam ini bakal lebih seru dari sebelumnya. Sebab, isu ini dinantikan masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepada Tempo, Wakil Ketua TKN Johnny G. Plate mengatakan Jokowi akan mengedepankan program stabilitas harga pangan. "Kami tidak menjanjikan harga murah, tapi stabil," ucapnya.

Politikus Partai NasDem ini mengatakan Jokowi selaku inkumben menjanjikan pembenahan sistem distribusi dan perdagangan pangan. Caranya, kata dia, dengan memangkas alur distribusi dan memperkuat peran badan usaha milik negara seperti Perum Bulog untuk mencegah kenaikan harga pangan di luar musim panen.

Sementara itu, Juru bicara TKN, Arief Budimanta, mengatakan meski banderolnya naik, daya beli masyarakat yang terjaga menjadi bukti stabilitas harga pangan. Menurut dia, tingkat inflasi bulan lalu sebesar 2,82 persen jauh lebih baik ketimbang beberapa tahun ke belakang. "Impor, kalau perlu, ya. Tidak masalah daripada harga naik," katanya. 

Impor pangan diprediksi bakal menjadi bahan kritik kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Anggota tim ahli pangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Arie Muftie, mengatakan hal ini menjadi bukti gagalnya janji swasembada pangan pokok, seperti beras.

Menurut Arie, pemerintah saat ini terlampau banyak mengimpor bahan pangan. Dia memberi contoh impor beras tahun lalu yang dilakukan pada musim panen Maret-Juni. Arie pun menyitir salah satu rencana aksi Prabowo-Sandi, yakni menyetop impor saat musim panen.

“Komitmen kami, kebutuhan akan diisi lebih dulu oleh pasokan dari dalam negeri,” kata dia. Wakil Ketua BPN Fadli Zon juga mengatakan kubunya bakal mengungkit janji swasembada pangan Jokowi. “Swasembada, menurut saya, gagal total. Kalau infrastruktur jadi andalan mereka, masyarakat kan makan nasi bukan infrastruktur,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Baca berita tentang Debat Capres lainnya di Tempo.co.

AHMAD FAIZ | YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

15 menit lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

1 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

1 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

2 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

2 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

2 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

3 jam lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) saat akan menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

Tanggapan Bahlil soal kritik Timnas AMIN.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

3 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

4 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.