Debat Capres Kedua, Prabowo Bakal Ungkit Soal Air Bersih

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto menyalami sejumlah pendukungnya saat melakukan kampanye di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu, 13 Februari 2019. Dok: Istimewa

    Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto menyalami sejumlah pendukungnya saat melakukan kampanye di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu, 13 Februari 2019. Dok: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo, mengatakan kubunya bakal mengangkat soal swasembada air dalam debat calon presiden yang berlangsung pada malam hari ini, Minggu, 17 Februari 2019. 

    BACA: Debat Pilpres kedua, Sandiaga: Prabowo Fokus Isu Pangan - Energi

    "Negara lain mengeluarkan investasi besar-besaran untuk menjamin air bersih, Prabowo-Sandi akan melakukan praktek internasional terbaik untuk mengelola air," ujar Dradjad dalam pesan singkat kepada Tempo, Minggu, 17 Februari 2019. 

    Dradjad menyebut selama ini Indonesia masih kurang menghargai soal air. Imbasnya, banyak persoalan masyarakat yang muncul terkait dengan air. Contohnya saja masyarakat perdesaan yang mesti berjalan jauh hanya untuk mencapai sumber air bersih.

    BACA: Jokowi dan Prabowo Belum Akan Bahas Isu Lingkungan Secara Rinci

    "Kita sebagai bangsa agak lalai urusan air ini," ujar Dradjad. Akibarnya, surplus air pun terbuang menjadi banjir. Di sisi lain, beberapa daerah justru kesulitan air. "Padahal air juga menjadi kunci untuk swasembada air."

    Dalam pidato kebangsaan yang disampaikan Prabowo Subianto di Semarang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu, bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu juga menyinggung soal kesulitan air bersih. "Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memprediksi 2025 dunia akan krisis air bersih," kata Prabowo. "Sekarang saja di nusantara banyak yang kesulitan air bersih, bayangkan di Sragen, satu jam dari Solo, rakyat kesulitan air."

    Prabowo mengatakan, "Tim kami di sana meminta agar tidak usah dikirimi baliho atau spanduk, kirim tangki air." Menurut Prabowo, negara yang kuat salah satunya adalah mereka yang mampu swasembada air. Makanya, ia memasukan swasembada air sebagai salah satu program kerja.

    Tak beda jauh dengan Prabowo, Jokowi - Ma'ruf juga menyebut soal air dalam rencana program kerjanya. Kubu inkumben mengatakan bakal melakukan percepatan pembangunan sistem penyediaan air minum dan perbaikan sanitasi untuk setiap rumah tangga.

    Dalam empat tahun pemerintahan Jokowi, yaitu hingga 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan telah membangun 949 unit embung. Untuk tahun ini, sebanyak 104 embung lagi bakal dibangun di seluruh Indonesia sehingga total target pembangunan 1.053 embung.

    “Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan embung” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 5 Februari 2019.

    Keberadaan embung ini, menurut Basuki, selain untuk irigasi sawah, juga bermanfaat untuk konservasi air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku saat musim kemarau. Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kata dia, memberikan perhatian dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

    Tujuannya, kata Basuki, yaitu untuk mempercepat pembangunan embung tersebut demi ketahanan air dan kedaulatan pangan. Dimensi embung yang dibangun, kata dia, bervariasi dengan kapasitas tampung antara 1.000 hingga 500.000 m3 dan kedalaman di bawah 15 meter.

    Baca berita tentang Prabowo lainnya di Tempo.co.

    FAJAR PEBRIANTO | RYAN DWIKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.