TEMPO.CO, Jakarta - Jokowi dan Prabowo Subianto diperkirakan belum akan membahas isu lingkungan secara rinci dalam debat capres yang digelar pada malam hari ini.
Baca: Debat Capres, 3 Kritik Kubu Prabowo soal Infrastruktur Era Jokowi
"Keduanya (ekonomi dan lingkungan) dianggap bertolak belakang, padahal tidak. Untuk itu, kami berharap pada Debat Calon Presiden 2019 nanti, kedua pasangan bisa membahas isu lingkungan secara rinci, tidak hanya dipermukaan saja," kata Koordinator Koalisi, Khalisah Khalid, dalam jumpa pers di Kantor Pusat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta Selatan, Jumat, 15 Februari 2019.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Golongan Hutan menagih komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait penyelesaian sengkarut tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan di Indonesia. Selama ini, koalisi menilai kedua pasangan selalu menjadikan masalah ekonomi sebagai isu yang utama, sementara persoalan lingkungan masih menjadi isu pinggiran.
Debat capres putaran kedua akan digelar pada hari ini, Ahad, 17 Februari 2019. Isu yang diangkat dalam debat kedua ini yaitu Pangan, Energi, Infrastruktur, SDA dan Lingkungan Hidup. Koalisi menilai, Debat capres ini menjadi kesempatan penting di tengah banyaknya masalah lingkungan hidup yang terjadi beberapa tahun terakhir.
Dalam laman resminya, golonganhutan.com, koalisi menampilkan infografis dari sejumlah kerusakan lingkungan yang terjadi sampai saat ini, salah satunya yaitu deforestasi alias penggundulan hutan. Sepanjang 2012 sampai 2016, 3,6 juta hektare lahan ditebang atau setiap menitnya, hutan seluas tiga kali lapangan bola lenyap.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan masalah tak hanya pada penggundulan hutan tapi juga penindakan atas pelaku kebakaran hutan. Dari temuan Greenpeace, ada 11 perkara perdata kasus kebakaran hutan dan pembalakan liar di sepanjang 2012 hingga 2018 yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan.
Hasilnya, belum satupun dari perusahaan yang terlibat dalam perkara ini membayar biaya pemulihan lingkungan. "Totalnya mencapai Rp 18,9 triliun," ujar Leonard.
Lalu,pelepasan kawasan hutan untuk dijadikan hutan tanaman industri juga terus terjadi. Dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebanyak 797 ribu hektare hutan beralih fungsi menjadi lahan industri kertas. Walau demikian, jumlah ini lebih rendah dari zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencapai 2,2 juta hektare.
Baca: 3 Menteri Ekonomi Jokowi Dijadwalkan Hadiri Debat Capres II
Direktur Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Dahniar, mengatakan pelepasan kawasan hutan menjadi lokasi industri dalam praktiknya menimbulkan banyak persoalan. Salah satu yang kentara adalah banyak izin yang bermasalah sehingga masyarakat adat di lokasi hutan tersebut menjadi terpinggirkan. "Jadi ada enggak nanti (pasangan capres) yang berani mengkaji atau bahkan mencabut izin-izin pelepasan hutan itu?"
Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.
