Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Debat Capres, 3 Kritik Kubu Prabowo soal Infrastruktur Era Jokowi

image-gnews
Foto udara aerial pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatra ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018. Pembangunan jalan tol sepanjang 137 kilometer tersebut menghubungkan tiga kabupaten/kota dan menjadi salah satu pencapaian empat tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang pembangunan infrastruktur. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Foto udara aerial pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatra ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018. Pembangunan jalan tol sepanjang 137 kilometer tersebut menghubungkan tiga kabupaten/kota dan menjadi salah satu pencapaian empat tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang pembangunan infrastruktur. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDebat capres putaran kedua bakal digelar nanti malam akan mengangkat tema di bidang ekonomi meliputi infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup.

Baca: Soal Impor Pangan, Kubu Jokowi: Tak Masalah daripada Harga Naik

Tema infrastruktur menjadi topik cukup menyedot perhatian lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menempatkannya menjadi prioritas pertama pembangunan. Dalam beberapa bulan terakhir, tak sedikit program Jokowi ini dikritik oleh kubu pesaing Prabowo Subianto.

Berikut ini adalah beberapa kritik yang pernah disampaikan dan coba dirangkum Tempo:

1. Infrastruktur Tanpa Utang Pemerintah

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengkritik pola pembangunan infrastruktur era Jokowi yang menggunakan utang sehingga membebani keuangan negara. Menurut dia, pembangunan sebenarnya bisa dilakukan tanpa utang atau melalui utang oleh pihak swasta saja.

Sandiaga mencontohkan proyek Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) di Jawa Barat yang dibangun hanya lewat utang perbankan oleh swasta yang menggarapnya. “Saya membangun tol Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang. Pak Darmin (Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengakui itu,” kata Sandi di sela kampanye di sentra pedagang kaki lima Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa, 1 Januari 2019.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna, pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan dana sepeserpun apalagi berutang untuk pembangunan Tol Cipali.

Herry menjelaskan, mayoritas atau 70 persen sumber pembiayaan untuk pembangunan jalan ini berasal dari utang. Meski begitu, yang berutang adalah badan usaha pelaksana yaitu PT Lintas Marga Sedaya.

Tol dibangun Lintas Marga Sedaya dengan bantuan utang atau kredit sindikasi 22 perbankan yang dipimpin oleh PT Bank Central Asia atau BCA Persero Tbk. Total utang yang diperoleh mencapai Rp 8,8 triliun. "Sementara 30 persen dari modal sendiri," kata Herry saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

2. Melibatkan Swasta di Proyek Infrastruktur

Pada 9 Desember 2019, Prabowo menyampaikan keinginannya agar pembangunan infrastruktur bisa dilakukan tanpa bergantung pada utang luar negeri. Anggota Tim Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo menyampaikan bahwa salah satu strateginya adalah menggaet sebanyak mungkin swasta pada proyek infrastruktur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nantinya, latar Belakang Sandi sebagai pengusaha akan jadi modal utama pasangan ini jika terpilih nanti. "Kan beda kalau yang mengajak itu pejabat seperti Sandi yang sudah mapan sebagai pengusaha papan atas," ujar Dradjad kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2019. Sandiaga pun pernah mengakui bahwa swasta sudah dilibatkan dalam proyek infrastruktur Jokowi, hanya saja belum jadi prioritas utama.

Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur bukan satu hal yang baru dalam pemerintahan saat ini. Menurut dia, pemerintah telah tidak hanya membangun infrastruktur lewat APBN atau utang, tapi juga lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah atau PINA, hingga melalui skema ekuitas di pasar modal.

Pada skema equity financing alias pembiayaan ekuitas, di mana sebuah infrastruktur yang sudah berjalan bisa disekuritisasi dengan menawarkannya di pasar modal. Ketika ada pihak swasta yang tertarik, mereka bisa menempatkan modal di dalamnya sehingga pemerintah bisa mendapatkan dana segar baru untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

"Kalau sekuritisasi itu tidak utang, bukan debt financing, dan ini juga bukanlah hal yang sama sekali baru, tapi sudah dilakukan," ujar Sri usai menghadiri acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.

3. Tol Trans Jawa Paling Mahal di ASEAN

Terakhir, salah satu proyek yang dikritik Kubu Prabowo-Sandi adalah jalan tol Trans Jawa yang sering diresmikan Jokowi namun ternyata tarifnya dikritik terlampau mahal. Anggota BPN Prabowo-Sandi Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, bahwa tarif tol trans Jawa bisa mencapai Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. "Dengan merujuk fakta dan angka di atas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal," ucap Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum era 2005-2009 ini pada 7 Februari 2019.

Terkait hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama badan usaha jalan tol (BUJT) sedang merumuskan formula penurunan tarif Tol Trans Jawa. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan upaya ini juga diambil karena kementerian juga menerima aspirasi dari kalangan masyarakat dan pelaku usaha terkait tarif tol Trans Jawa yang dinilai mahal.

Baca: Debat Capres Kedua, Ada Sesi Adu Argumen Tanpa Batas Waktu

"Tim kecil BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) Kementerian PUPR dan Asosiasi Tol Indonesia sedang merumuskan berapa (besaran) yang bisa diturunkan dan apa kompensasinya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari bisa selesai baru nanti kami lapor ke presiden," ujar Basuki di Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.

Simak berita lainnya terkait debat capres di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

54 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

1 jam lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.


Prabowo Tunggu Putusan MK, tapi Sudah Lakukan Persiapan Pemerintahan

1 jam lalu

Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka saat menghadiri di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Tunggu Putusan MK, tapi Sudah Lakukan Persiapan Pemerintahan

Prabowo menegaskan, akan membuka diri untuk menerima nasihat. Kata dia, Prabowo-Gibran memerlukan dukungan.


Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

1 jam lalu

Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartato (tengah) menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kanan) Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo (kiri) di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

Prabowo meminta maaf karena belum sempat mendatangi semua kader-kader Golkar di daerah dalam tahapan kampanye pemilu.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

8 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

8 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

11 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.