Debat Capres, 3 Kritik Kubu Prabowo soal Infrastruktur Era Jokowi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara aerial pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatra ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018. Pembangunan jalan tol sepanjang 137 kilometer tersebut menghubungkan tiga kabupaten/kota dan menjadi salah satu pencapaian empat tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang pembangunan infrastruktur. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Foto udara aerial pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatra ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018. Pembangunan jalan tol sepanjang 137 kilometer tersebut menghubungkan tiga kabupaten/kota dan menjadi salah satu pencapaian empat tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang pembangunan infrastruktur. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, JakartaDebat capres putaran kedua bakal digelar nanti malam akan mengangkat tema di bidang ekonomi meliputi infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup.

    Baca: Soal Impor Pangan, Kubu Jokowi: Tak Masalah daripada Harga Naik

    Tema infrastruktur menjadi topik cukup menyedot perhatian lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menempatkannya menjadi prioritas pertama pembangunan. Dalam beberapa bulan terakhir, tak sedikit program Jokowi ini dikritik oleh kubu pesaing Prabowo Subianto.

    Berikut ini adalah beberapa kritik yang pernah disampaikan dan coba dirangkum Tempo:

    1. Infrastruktur Tanpa Utang Pemerintah

    Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengkritik pola pembangunan infrastruktur era Jokowi yang menggunakan utang sehingga membebani keuangan negara. Menurut dia, pembangunan sebenarnya bisa dilakukan tanpa utang atau melalui utang oleh pihak swasta saja.

    Sandiaga mencontohkan proyek Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) di Jawa Barat yang dibangun hanya lewat utang perbankan oleh swasta yang menggarapnya. “Saya membangun tol Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang. Pak Darmin (Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengakui itu,” kata Sandi di sela kampanye di sentra pedagang kaki lima Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa, 1 Januari 2019.

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna, pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan dana sepeserpun apalagi berutang untuk pembangunan Tol Cipali.

    Herry menjelaskan, mayoritas atau 70 persen sumber pembiayaan untuk pembangunan jalan ini berasal dari utang. Meski begitu, yang berutang adalah badan usaha pelaksana yaitu PT Lintas Marga Sedaya.

    Tol dibangun Lintas Marga Sedaya dengan bantuan utang atau kredit sindikasi 22 perbankan yang dipimpin oleh PT Bank Central Asia atau BCA Persero Tbk. Total utang yang diperoleh mencapai Rp 8,8 triliun. "Sementara 30 persen dari modal sendiri," kata Herry saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

    2. Melibatkan Swasta di Proyek Infrastruktur

    Pada 9 Desember 2019, Prabowo menyampaikan keinginannya agar pembangunan infrastruktur bisa dilakukan tanpa bergantung pada utang luar negeri. Anggota Tim Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo menyampaikan bahwa salah satu strateginya adalah menggaet sebanyak mungkin swasta pada proyek infrastruktur.

    Nantinya, latar Belakang Sandi sebagai pengusaha akan jadi modal utama pasangan ini jika terpilih nanti. "Kan beda kalau yang mengajak itu pejabat seperti Sandi yang sudah mapan sebagai pengusaha papan atas," ujar Dradjad kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2019. Sandiaga pun pernah mengakui bahwa swasta sudah dilibatkan dalam proyek infrastruktur Jokowi, hanya saja belum jadi prioritas utama.

    Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur bukan satu hal yang baru dalam pemerintahan saat ini. Menurut dia, pemerintah telah tidak hanya membangun infrastruktur lewat APBN atau utang, tapi juga lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah atau PINA, hingga melalui skema ekuitas di pasar modal.

    Pada skema equity financing alias pembiayaan ekuitas, di mana sebuah infrastruktur yang sudah berjalan bisa disekuritisasi dengan menawarkannya di pasar modal. Ketika ada pihak swasta yang tertarik, mereka bisa menempatkan modal di dalamnya sehingga pemerintah bisa mendapatkan dana segar baru untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

    "Kalau sekuritisasi itu tidak utang, bukan debt financing, dan ini juga bukanlah hal yang sama sekali baru, tapi sudah dilakukan," ujar Sri usai menghadiri acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.

    3. Tol Trans Jawa Paling Mahal di ASEAN

    Terakhir, salah satu proyek yang dikritik Kubu Prabowo-Sandi adalah jalan tol Trans Jawa yang sering diresmikan Jokowi namun ternyata tarifnya dikritik terlampau mahal. Anggota BPN Prabowo-Sandi Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, bahwa tarif tol trans Jawa bisa mencapai Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. "Dengan merujuk fakta dan angka di atas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal," ucap Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum era 2005-2009 ini pada 7 Februari 2019.

    Terkait hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama badan usaha jalan tol (BUJT) sedang merumuskan formula penurunan tarif Tol Trans Jawa. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan upaya ini juga diambil karena kementerian juga menerima aspirasi dari kalangan masyarakat dan pelaku usaha terkait tarif tol Trans Jawa yang dinilai mahal.

    Baca: Debat Capres Kedua, Ada Sesi Adu Argumen Tanpa Batas Waktu

    "Tim kecil BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) Kementerian PUPR dan Asosiasi Tol Indonesia sedang merumuskan berapa (besaran) yang bisa diturunkan dan apa kompensasinya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari bisa selesai baru nanti kami lapor ke presiden," ujar Basuki di Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.

    Simak berita lainnya terkait debat capres di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wiranto Ditusuk Seseorang yang Diduga Terpapar Radikalisme ISIS

    Menkopolhukam, Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga terpapar paham radikalisme ISIS. Bagaimana latar belakang pelakunya?