Lagi, KKP Tangkap Kapal Ikan Asing Berbendera Malaysia

Anggota Polisi Air (Polair) meledakkan kapal nelayan asing di kawasan perairan Medan Belawan, Sumatera Utara, 1 April 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Polda Sumut menenggelamkan enam kapal nelayan Malaysia dan satu kapal nelayan Indonesia yang ditangkap saat sedang mencuri ikan di perairan Selat Malaka wilayah NKRI. ANTARA FOTO
Anggota Polisi Air (Polair) meledakkan kapal nelayan asing di kawasan perairan Medan Belawan, Sumatera Utara, 1 April 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Polda Sumut menenggelamkan enam kapal nelayan Malaysia dan satu kapal nelayan Indonesia yang ditangkap saat sedang mencuri ikan di perairan Selat Malaka wilayah NKRI. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap satu kapal perikanan asing (KIA) berbendera Malaysia. 

"Tangkapan ini menambah jumlah KIA berbendera Malaysia yang ditangkap oleh armada Kapal Pengawas Perikanan KKP," ujar Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Nilanto Perbowo seperti dikutip dari keterangan pers, Jumat 15 Februari 2019.

Penangkapan terbaru dilakukan oleh KP. Hiu 08 pada Rabu 13 Februari 2019 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571 Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka terhadap KM. PKFB 1689 (56,05 GT). KIA bendera Malaysia ini membawa Nakhoda berkewarganegaraan Thailand dan 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Kamboja.

Kapal tersebut ditangkap karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan yang sah dari Pemerintah RI serta menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang Pemerintah Indonesia.

Kapal diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar

Pada saat yang bersamaan, KP. Hiu 08 juga mendeteksi adanya 1 (satu) kapal berbendera Malaysia lainnya yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan trawl di WPP-NRI 571. KP. Hiu 08 kemudian melakukan pengejaran hingga batas ZEEI Indonesia-Malaysia. Namun kapal berhasil melarikan diri dari kejaran KP. Hiu 08. b0

Selanjutnya, satu kapal tangkapan tersebut dikawal menuju Stasiun PSDKP Belawan Sumatera Utara, untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 

Sebelumnya, 3 (tiga) kapal berbendera Malaysia yang ditangkap oleh KKP di WPP-NRI Selat Malaka, terdiri atas 2 (dua) kapal ditangkap oleh KP. 012 pada 2 Februari 2019 serta 1 (satu) kapal ditangkap oleh KP. Hiu Macan Tutul 002 pada 11 Februari 2019.








Minat Konsumsi Tinggi, KKP Kembangkan Budidaya Tilapia di Papua

7 hari lalu

Ilustrasi ikan Tilapia
Minat Konsumsi Tinggi, KKP Kembangkan Budidaya Tilapia di Papua

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan produksi tilapia atau ikan nila akan terus digenjot.


Gandeng Mitra, KKP Siap Wujudkan 30 Persen Luas Kawasan Konservasi

11 hari lalu

Gandeng Mitra, KKP Siap Wujudkan 30 Persen Luas Kawasan Konservasi

KKP telah mencanangkan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru


Pasar Tilapia secara Global Capai USD 13,9 Miliar, Menteri KKP: Kita Tingkatkan Produksinya

12 hari lalu

Ilustrasi ikan Tilapia
Pasar Tilapia secara Global Capai USD 13,9 Miliar, Menteri KKP: Kita Tingkatkan Produksinya

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan produksi tilapia atau ikan nila bakal ditingkatkan di Tanah Air untuk isi ceruk pasar internasional.


Tidak Berizin, Proyek Reklamasi Tambang Nikel Morowali Dihentikan KKP

12 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muh Zaini, Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP Adin Nurawaluddin, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Tidak Berizin, Proyek Reklamasi Tambang Nikel Morowali Dihentikan KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek reklamasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, karena tidak memiliki izin resmi.


KKP Targetkan Penambahan Kawasan Konservasi Baru di Tahun 2023

13 hari lalu

KKP Targetkan Penambahan Kawasan Konservasi Baru di Tahun 2023

Kawasan konservasi akan ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2045.


Indonesia-Korea Perkuat Kerja Sama Maritim

13 hari lalu

Indonesia-Korea Perkuat Kerja Sama Maritim

KKP dan KIORCC melakukan berbagai studi kelayakan untuk anjungan lepas pantai yang kondisinya tidak layak.


Marine Heritage Gallery KKP Bisa Diakses di Google Arts and Culture

14 hari lalu

Marine Heritage Gallery KKP Bisa Diakses di Google Arts and Culture

Tanggung jawab KKP untuk menjadikan aset ini terbuka bagi masyarakat yang memiliki hak belajar, memahami sejarah dan mengetahui identitas kemaritiman Indonesia.


KKP Suarakan Pentingnya Neraca Sumberdaya Laut

22 hari lalu

KKP Suarakan Pentingnya Neraca Sumberdaya Laut

Neraca sumberdaya laut Indonesia akan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penggunaan ruang laut.


KKP Setujui 85 KKPRL di Babel, Izin Pemanfaatan Ruang Laut untuk Tambang Baru PT Timah

23 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kepada Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto di Perairan Pantai Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Rabu, 8 Maret 2023. TEMPO/Servio Maranda
KKP Setujui 85 KKPRL di Babel, Izin Pemanfaatan Ruang Laut untuk Tambang Baru PT Timah

KKPRL yang telah diterbitkan meliputi kegiatan berusaha pemasangan instalasi perikanan, kabel bawah laut, terminal khusus.


Target Produksi 2 Juta Ton, KKP Revitalisasi Tambak Udang

24 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Target Produksi 2 Juta Ton, KKP Revitalisasi Tambak Udang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi tambak-tambak rakyat untuk mengejar target produksi 2 juta ton pada 2024