TEMPO.CO, Jakarta -Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet di Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu diwaspadai. NPL rumah toko (ruko) dan tumah kantor (rukan) 3,82 persen. Pada bulan Desember 2018 lalu, NPL sektor konstruksi mencatat persentase tertinggi diantara sektor lainnya, 3,78 persen.
BACA: Cara OJK Pastikan Aturan DP Nol Persen Tak Memicu Kredit Macet
Penurunan kualitas kredit terjadi di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan daerah terberat pusat gempa, yang semula 1,03 persen pada triwulan III - 2018 menjadi 2,25 persen pada triwulan IV - 2018.
Menurut Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) NTB Wahyu Ari Wibowo, karena penyaluran kredit di sana relatif rendah, sehingga tidak mempengaruhi secara keseluruhan kualitas kredit di NTB. ''Kinerja perbankan secara umum cukup baik. Namun penyaluran kredit melambat,'' katanya, Kamis 14 Februari 2019.
BACA: Sejak 2016, Laba BNI Tumbuh Melambat dan Kredit Macet Berkurang
Sehari sebelumnya, Rabu 13 Februari 2019, KPw BI NTB menyelenggarakan Forum Komunikasi Stabilitas Keuangan Daerah NTB. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Farid Falatehan mengungkapkan bahwa Per Desember 2018 terdapat 5.676 nasabah bank umum dan 690 nasabah BPR dengan baki debet kredit Rp1.18 Triliun di bank umum dan Rp 44 Miliar BPR yang diberikan relaksasi. ''Ini terkait dengan gempa bumi di Provinsi NTB tahun lalu, OJK memiliki kebijakan relaksasi,'' ujarnya.
Wahyu Ari Wibowo, mengemukakan bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang tumbuh melandai yang disebabkan pertumbuhan ekonomi negara utama yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, ekonomi nasional tetap tumbuh kuat ditopang dengan permintaan domestik. Kondisi perekonomian Provinsi NTB menunjukkan pemulihan paska gempa meski masih terbatas.
Kinerja perbankan secara umum cukup baik, namun penyaluran kredit melambat. ''Kualitas kredit yang ditunjukkan dengan rasio NPL masih terjaga, namun perlu diwaspadai NPL ruko/rukan cukup tinggi,'' ucapnya.
Baca berita tentang kredit macet lainnya di Tempo.co.
