TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta berbagai pihak mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah eks karyawan PT Freeport Indonesia yang saat ini kehilangan pekerjaannya. "Tadi saya juga sudah pesan, Presiden tadi juga pesan supaya dicari jalan keluar yang terbaik," kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.
Baca: Sri Mulyani Disebut Pencetak Utang, Jokowi: Belum Ngerti Ekonomi
Moeldoko mengatakan persoalan Freeport sudah cukup lama muncul dan berbagai tahapan perundingan sudah dilakukan. "Sudah dilakukan pertemuan internal tripartit, Menaker juga sudah turun tangan," katanya.
Pada dua bulan lalu, kata Moeldoko, perwakilan eks karyawan PT Freeport Indonesia itu juga sudah bertemu dengan dirinya dan pada Rabu ini bertemu Presiden Jokowi. "Persoalannya kan memang tidak mudah (diselesaikan), Presiden tadi mengatakan akan mengundang manajemen Freeport dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mencari sebuah solusi yang baik dan seimbang," katanya.
Moeldoko juga berpesan agar eks karyawan tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan. "Presiden tadi sudah pesan tadi supaya jangan tuntutannya berlebihan, cari jalan keluar yang terbaik," katanya.
Soal tuntutan eks karyawan supaya bisa bekerja lagi karena banyak norma yang dilanggar perusahaan, Moeldoko mengatakan dari kronologi yang ia pelajari sebenarnya perusahaan memberi kesempatan kepada karyawan untuk bekerja kembali. "Saya baca kronologinya, setelah ada dirumahkan, ada undangan kembali disalurkan melalui berbagai media," katanya.
Namun dari undangan itu, kata Moeldoko, yang hadir hanya sekitar 250-an orang sementara 3.247 orang tidak datang. "Nah yang gak datang ini yang jadi persoalan. Harapannya nanti ini prioritas pertama yang bisa diselesaikan," ucapnya.
Baca: Jokowi Jelaskan Isu Antek Asing hingga Investasi ke 31 Bupati
Sebelumnya, puluhan eks karyawan PT Freeport Indonesia menggelar aksi mendirikan tenda dan tidur di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka yang telah dirumahkan itu menuntut pemerintah agar menegakkan aturan ketenagakerjaan yang dinilai telah dilanggar oleh perusahaan tambang tersebut.
ANTARA
