Dorong Akses Keuangan Syariah, Ma'ruf Amin Bicara Fintech

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Presiden nomor urut 01 K.H. Maruf Amin berziarah ke Makam Syekh H Muh Arsyad Al Banjary (Datu Kalampayan) di Kelampayan, Martapura, Kalimantan Selatan, Jumat 25 Januari 2019. K.H. Maruf Amin melakukan serangkaian kegiatan ke sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, antara lain melakukan ziarah dan menghadiri Banua Bertablig. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    Calon Wakil Presiden nomor urut 01 K.H. Maruf Amin berziarah ke Makam Syekh H Muh Arsyad Al Banjary (Datu Kalampayan) di Kelampayan, Martapura, Kalimantan Selatan, Jumat 25 Januari 2019. K.H. Maruf Amin melakukan serangkaian kegiatan ke sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, antara lain melakukan ziarah dan menghadiri Banua Bertablig. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mendorong masyarakat untuk bisa mengakses layanan keuangan berbasis syariah. Menurut dia salah satu cara untuk mendorong akses keuangan syariah lebih luas ialah melalui teknologi yakni financial technology atau fintech.

    BACA: Ma'ruf Amin: Fintech Tak Bertentangan dengan Ekonomi Syariah

    "Dengan fintech layanan keuangan bisa menjadi lebih luas. Sekaligus bisa mempermudah akses masyarakat terhadap masalah keuangan syariah," kata Ma'ruf dalam acara Seminar Nasional Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu 13 Februari 2019.

    Dalam pidatonya Ma'ruf mengatakan saat ini keberadaan fintech telah menjadi tren global di sektor keuangan tak terkecuali di Indonesia. Karena itu, selama layanan fintech bisa berpegang pada prinsip syariah seperti tak ada riba, bunga, gharar dan masyir hal ini bisa membantu masyarakat.

    BACA: Tanpa Wakil, Jokowi - Prabowo Tetap Simulasi Sebelum Debat Capres

    Ketua Majelis Ulama Indonesia ini juga mengatakan bahwa keberadaan layanan fintech tak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal itu dibuktikan dengan adanya fatwa mengenai fintech yang telah terbit pada Juni 2018. Fatwa itu tertuang dalam keputusan MUI bernomor DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

    Ma'ruf juga menuturkan selama ini masih banyak nasabah-nasabah umat yang mengerti syariah, tapi tidak punya perusahaan. Selain itu, ada banyak orang punya perusahaan tapi tidak mengerti syariah. Dengan adanya fintech, diharapkan bisa diberdayakan dengan membuka akses keuangan.

    "Itu namanya membangun lewat bottom up economic development atau membangun ekonomi bawah, ekonomi umat yang banyak menggunakan sistem syariah," kata Ma'ruf.

    Ma'ruf Amin berharap dengan adanya fintech, diharapkan bisa ikut memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Dengan adanya fintech, keuangan syariah diharapkan terus bertumbuh sehingga juga mampu mendukung serta memperkuat ekonomi nasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.