Aturan Ekspor Baru, Sri Mulyani: Eksportir Bisa Hemat Rp 314 M

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat akan melepas mobil yang akan diekspor setelah peluncuran aturan penyederhanaan ekspor kendaraan utuh di Dermaga PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pemerintah, diharapkan defisit neraca perdagangan bisa diatasi dengan menggenjot ekspor. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat akan melepas mobil yang akan diekspor setelah peluncuran aturan penyederhanaan ekspor kendaraan utuh di Dermaga PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pemerintah, diharapkan defisit neraca perdagangan bisa diatasi dengan menggenjot ekspor. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim eksportir mobil bisa menghemat biaya logistik hingga Rp314,4 miliar per tahun. Penghematan ini imbas dari regulasi baru simplifikasi ketentuan ekspor kendaraan bermotor berbentuk jadi (Completely Built Up/CBU).

    Baca: Sri Mulyani Targetkan Ekspor Mobil Utuh Capai 70 Persen

    "Dari lima perusahaan eksportir mobil terbesar, total efisiensi biaya diestimasikan Rp314,4 miliar per tahun. Keuntungan naik, semoga pajak yang saya terima juga naik," kata Sri Mulyani saat melepas ekspor kendaraan bermotor CBU di PT. Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 12 Februari 2019.

    Pemerintah telah mengeluarkan beleid Perdirjen Bea Cukai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU). Perdirjen tersebut mulai efektif berlaku pada 1 Februari 2019. Sri Mulyani menjelaskan dengan terbitnya Perdirjen tersebut, kini pelaksanaan ekspor akan lebih mudah dan efisien.

    Dia mencontohkan, kini sejumlah dokumen untuk ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dapat diajukan oleh eksportir sesudah kendaraan CBU masuk kawasan pabean.

    Hal ini berbeda sebelum dengan aturan sebelumnya di mana dokumen PEB dan NPE harus diajukan oleh eksportir terlebih dahulu sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean.

    "Kalau dulu semua sebelum masuk kawasan pabean, sekarang barang masuk kawasan pabean, dokumen PEB dapat diajukan dan tidak perlu NPE sebelum masuk kawasan pabean," katanya.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tren ekspor kendaraan bermotor Indonesia menunjukkan angka yang membaik dalam lima tahun terakhir. Pada 2014, ekspor tercatat sebesar 51,57 persen dari total produksi, meningkat menjadi 55,4 persen di 2015.

    Selanjutnya pada 2016 ekspor kendaraan bermotor sebesar 61,40 persen, 2017 ekspor menurun menjadi sebesar 53,16 persen, dan 2018 ekspor tercatat mencapai 63,56 persen.

    Menurut Sri Mulyani, di kawasan IKT tersebut, terdapat sekitar 290-300 mobil yang diberangkatkan untuk sekali pengiriman ekspor. Setiap bulannya, dilakukan 25 kali pengiriman ekspor. Dengan adanya ketentuan penyederhanaan ini, biaya pengiriman setiap unit mobil akan terpotong Rp600 ribu.

    "Kalau mau dikalikan saja 290 atau 300 mobil sekali ekspor, segitu penghematannya. Belum lagi biaya truknya hemat Rp 150.000 per mobil yang diangkut. Total hematnya Rp 750.000," kata Sri Mulyani.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.