TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Perhubungan berencana memanggil Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA terkait mahalnya tiket pesawat yang berdampak dengan sektor pariwisata. "Kami berencana akan mengajak Asita bertemu terkait tarif tiket pesawat," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Hengki Angkasawan saat dihubungi, Selasa 12 Februari 2019.
BACA: Tiket Pesawat Mahal, Asita akan Berunjuk Rasa ke Istana
Hengki menyampaikan dalam kesempatan itu nantinya Kemenhub akan menjelaskan posisi pemerintah dan Kemenhub terkait tarif tiket pesawat. Menurut Hengki, Kemenhub sudah mengimbau maskapai penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat sesuai dengan kemampuan masyarakat. "Terkait dengan harga, Kemenhub sudah berupaya dan menghimbau maskapai," ujarnya.
Namun kata Hengki, Kementerian tidak bisa masuk lebih jauh terkait tarif tiket pesawat. Menurut dia, harga tiket pesawat sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar.
Dampak mahalnya tiket pesawat ini dirasakan oleh Asita, menurut Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Joka terjadi penurunan drastis pada perjalanan wisata pasca naiknya harga pesawat salah satunya di Lombok. "Minat wisatawan nusantara berbelanja jadi berkurang, akhirnya orang mau berlibur pun juga ikut menurun," terangnya kemarin.
Akibat menurunnya kunjungan wisatawan tersebut, berimbas pada biro perjalanan wisata. "Anggota ASITA itu ada 7.000 orang se-Indonesia. NTB ada 160 lebih. Belum terhitung pegawai. Jadi banyak orang yang terdampak dari mahalnya harga tiket dan bagasi berbayar ini," ungkap Umbu Joka.
Bahkan, akibat tingginya harga tiket penerbangan dan penerapan bagasi berbayar tersebut, ada diantara anggota ASITA yang harus menutup usahanya. Karena tidak kuat menanggung kerugian yang dialami.
"Boro-boro ada pemasukan. Yang ada malah rugi. Anggota kita sampai ada yang tutup sementara sambil melihat kondisi kembali normal, bahkan ada yang sampai gulung tikar," terangnya.
Umbu Joka mengatakan tanggal 28 Februari nanti ASITA seluruh Indonesia akan berunjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka akan menuntut pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tarif tiket pesawat termasuk aturan bagasi berbayar.