Tema Swasembada Pangan Diprediksi Ramai pada Debat Capres Kedua

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menaiki panggung jelang ikuti sesi debat perdana capres - cawapres di Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menaiki panggung jelang ikuti sesi debat perdana capres - cawapres di Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksikan tema pangan bakal ramai diperbincangkan pada debat calon presiden atau debat capres kedua 17 Februari mendatang.

    Baca juga: Sandiaga Janji Prabowo Beri Sesuatu yang Berbeda di Debat Capres

    "Kalau tema apa yang sekiranya akan ramai, saya kira soal pangan, karena pada pemerintahan Jokowi bisa dibilang belum bisa swasembada pangan," kata Hendri Satrio di Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.

    Hendri menilai pemerintahan Jokowi masih banyak impor beberapa bahan pangan yang membuat swasembada pangan kurang berhasil. Sementara capres lainnya Prabowo dan kubunya semangat mencanangkan soal swasembada pangan.

    "Nanti sepertinya, soal pangan akan lebih banyak ditanyakan oleh Prabowo, dan Jokowi akan pamer capaian lainnya seperti infrastruktur dan energi," katanya.

    Karena itu, Hendri mengingatkan agar kedua capres menyiapkan soal data, sehingga adu argumen akan lebih jelas, tidak asal menjawab.

    Isu pangan merupakan salah satu topik dalam tema debat capres tahap II yang akan digelar pada Minggu, 17 Februari 2019. Selain pangan, topik lain yang akan dibahas adalah energi, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.