Tiket Pesawat Mahal, Sri Mulyani Akan Kaji Lagi Pajak Avtur

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah bersedia mengkaji besaran pajak pertambahan nilai atas avtur agar setara dengan negara-negara lain mengingat masalah tersebut dituding sebagai penyebab tingginya harga tiket pesawat. "Kalau penerapan PPN itu sama, kami akan berlakukan sama. Jadi dilihat supaya tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lain," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membandingkan PPN avtur di Indonesia dengan tarif di negara-negara lain. Tarif PPN ini sebelumnya dikeluhkan oleh dunia usaha karena diduga menjadi beban yang dikonversikan oleh maskapai penerbangan ke harga tiket pesawat.

"Kalau itu sifatnya adalah 'level of playing field', kita bersedia untuk membandingkan dengan negara lain, dengan Singapura, Malaysia," ujar dia.

Saat ini, PPN atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia sebesar 10 persen. Tarif PPN tersebut sudah dibebankan sejak 2003. Sedangkan, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.

Pada Senin malam, 11 Februari 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, monopoli dan tingginya harga avtur yang dijual oleh Pertamina menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan harga tiket. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada hari ini untuk membahas persoalan tersebut.

Presiden Jokowi mengaku baru mengetahui harta tiket pesawat domestik meningkat tinggi karena harga avtur yang mahal. "Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta dimonopoli oleh Pertamina," katanya dalam sambutan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Ia mengatakan, akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina. Pertama, meminta Pertamina menyesuaikan harga agar harga avtur domestik setara dengan harga internasional. Jika opsi pertama tidak bisa dilakukan, pilihan kedua pemerintah akan mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur sehingga menyebabkan kompetisi harga.

Dengan opsi terakhir, Jokowi meyakini akan ada banyak perusahaan minyak tertarik dalam distribusi avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Di sisi lain, Jokowi pun yakin Pertamina mampu bersaing.

ANTARA