Disnaker Papua Minta Freeport Pekerjakan Kembali 8.000 Karyawan

Reporter

Antara

Selasa, 12 Februari 2019 14:04 WIB

Pekerja dari Koalisi Korban Keadilan Freeport melakukan aksi menuntut penyelesaian Kasus PHK Sepihak yang dilakukan oleh PT. Freeport terhadap ribuan pekerjanya yang melakukan mogok kerja di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, 27 Desember 2018. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Papua meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mempekerjakan kembali 8.000 karyawan yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Akan Dicecar soal Lingkungan Tambang Freeport

Kepala Disnaker Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, di Jayapura, Selasa, 12 Februari 2019, mengatakan hal ini disampaikan dalam surat yang dilayangkan Pemprov setempat melalui dinas terkait kepada PTFI pada 11 Februari 2019. "Untuk itu, pada 12 Februari 2019, sekitar 30 karyawan PTFI yang telah di-PHK kembali mengecek surat yang dikirimkan Gubernur Papua kepada perusahaan tambang di Timika ini," katanya.

Menurut Yan, dalam surat tersebut, Pemprov Papua meminta ribuan karyawan PTFI tersebut dipekerjakan kembali dan dibayarkan hak-haknya oleh perusahaan yang selama ini belum diberikan.

"Intinya, dalam surat tersebut diharapkan PTFI tetap mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 yang menyatakan PHK harus melalui mekanisme atau prosedur dan tidak bisa dilakukan sepihak," ujarnya.

Dia menjelaskan, meskipun dalam surat Gubernur tersebut tidak diberikan deadline atau jangka waktu bagi PTFI untuk melaksanakan isi di dalamnya, pihaknya mengharapkan itu dapat segera ditindaklanjuti.

"Kami juga mengimbau kepada karyawan yang telah di-PHK agar tidak serta merta menyelesaikan permasalahan sesuai dengan keinginan masing-masing karena ada aturan yang berlaku, begitu pula dengan perusahaan," kata Yan.

Dia menambahkan, semua pihak harus menggunakan pendekatan persuasif serta jangan memakai tindakan-tindakan vandal, di mana pekerja harus menghargai perusahaan dan sebaliknya karena pekerja adalah aset yang memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perusahaan Freeport.

ANTARA






Gempa Terkini: Kuta Bali sampai Lombok Barat Bergetar Malam Ini

2 jam lalu

Gempa Terkini: Kuta Bali sampai Lombok Barat Bergetar Malam Ini

Gempa terkini mengguncang wilayah di Bali dan Nusa Tenggara Barat pada malam ini, Minggu 26 Juni 2022.


Diskusi Soal Papua Dibatalkan Polisi, Amnesty International Sebut Indonesia Krisis Kebebasan Berpendapat

2 hari lalu

Diskusi Soal Papua Dibatalkan Polisi, Amnesty International Sebut Indonesia Krisis Kebebasan Berpendapat

Amnesty Internasional menyayangkan langkah polisi membubarkan diskusi soal Papua yang digelar oleh HMAP UPN Veteran Jawa Timur.


Usai PHK Sejumlah Pegawai, LinkAja Dikabarkan Punya CEO Baru

3 hari lalu

Usai PHK Sejumlah Pegawai, LinkAja Dikabarkan Punya CEO Baru

Usai melakukan PHK sejumlah pegawainya, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja dikabarkan memiliki Chief Executive Officer (CEO) baru.


Eks Karyawan Merpati Sebut Pemeritah Tak Niat Bayar Pesangon Rp 318 Miliar

3 hari lalu

Eks Karyawan Merpati Sebut Pemeritah Tak Niat Bayar Pesangon Rp 318 Miliar

Pemerintah dinilai tak berniat membayar pesangon senilai Rp 318 miliar kepada para mantan pilot Merpati.


Titik Koordinator Jatuhnya Pesawat Susi Air di Papua Sudah Diketahui Basarnas

3 hari lalu

Titik Koordinator Jatuhnya Pesawat Susi Air di Papua Sudah Diketahui Basarnas

Basarnas sudah mengetahui titik jatuhnya pesawat Susi Air di Papua. Pesawat dengan jenis Pilatus Porter dikabarkan jatuh saat akan terbang dari Timika menuju Duma


Airlangga Pamer Kartu Prakerja di Maroko: 12,8 Juta Penerima Terlayani

4 hari lalu

Airlangga Pamer Kartu Prakerja di Maroko: 12,8 Juta Penerima Terlayani

Airlangga menjelaskan Kartu Prakerja tidak hanya membantu pekerja terkena PHK, tapi juga menciptakan wirausaha.


Komisi II DPR Targetkan 3 RUU Pemekaran Papua Selesai Pekan Depan

5 hari lalu

Komisi II DPR Targetkan 3 RUU Pemekaran Papua Selesai Pekan Depan

RUU adalah soal pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.


Polda Papua Periksa Komandan Kompi soal Kematian Anggota Brimob

6 hari lalu

Polda Papua Periksa Komandan Kompi soal Kematian Anggota Brimob

Propam Polda Papua bersama Propam Polres Jayawijaya juga akan memeriksa enam anggota Brimob.


Marak Sejumlah Startup Lakukan PHK, Zilingo Terancam Dilikuidasi

6 hari lalu

Marak Sejumlah Startup Lakukan PHK, Zilingo Terancam Dilikuidasi

Di tengah ramai pemberitaan soal sejumlah startup melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK belakangan ini, Zilingo tercancam akan dilikuidasi.


Kapolda Papua Duga Penyerang Anggota Brimob Merupakan Anggota KKB

6 hari lalu

Kapolda Papua Duga Penyerang Anggota Brimob Merupakan Anggota KKB

Dua senjata api organik Polri yang dibawa lari pelaku yang diduga anggota KKB yaitu AK101 dan SSG08 (sniper).