BKN Ingatkan PNS Netral di Pemilu, Dilarang Ikut Kampanye

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah peserta menunggu untuk mengikuti tes seleksi kompetesi dasar CPNS serentak di Gedung Serbaguna, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat, 26 Oktober 2018. Sebanyak 31.400 pelamar yang lolos dalam tahap administrasi akan mengikuti tes seleksi kompetesi dasar CPNS untuk memenuhi kebutuhan kouta 4.550 PNS, yang dibagi menjadi 277 formasi untuk ditempatkan di Pemerintah Kota Tasikmalaya. ANTARA

    Sejumlah peserta menunggu untuk mengikuti tes seleksi kompetesi dasar CPNS serentak di Gedung Serbaguna, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat, 26 Oktober 2018. Sebanyak 31.400 pelamar yang lolos dalam tahap administrasi akan mengikuti tes seleksi kompetesi dasar CPNS untuk memenuhi kebutuhan kouta 4.550 PNS, yang dibagi menjadi 277 formasi untuk ditempatkan di Pemerintah Kota Tasikmalaya. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara mengimbau setiap Aparatur Sipil Negara atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjaga netralitas pada Pemilu mendatang. Netralitas tersebut baik pada pemilihan presiden maupun anggota legislatif mendatang.

    Simak: Kapolda Kalbar: Waspadai Peredaran Uang Palsu Jelang Pemilu

    Lewat akun Twitter resminya, BKN menyatakan sikap netral ASN dalam pemilu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    "#SobatBKN, menjelang Pemilu Presiden, Wakil Presiden, serta anggota Legislatif pada April 2019, sesuai UU No. 5 Tahun 2014 setiap ASN dituntut u/ menjunjung netralitas dlm menghadapi pesta demokrasi tsb," tulis akun resmi BKN @BKNgoid, Senin (11/2/2019).

    Menurut BKN, netralitas ASN dalam Pilpres dan Pileg, salah satunya dapat diwujudkan dengan tidak mengikuti/menghadiri/mendukung kegiatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu pasangan calon (paslon).

    BKN juga mengimbau ASN untuk tidak menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian baik media cetak maupun media online (media sosial). ASN juga tidak diperkenankan menanggapi atau mendukung, baik secara lisan maupun tertulis, pada media cetak atau online.

    Adapun asas netralitas ASN disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN salah satunya berdasarkan pada asas netralitas.

    Netralitas ASN juga ditegaskan dalam pasal 9 yang menyebutkan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.