Presiden mencontohkan mendesaknya pembangunan jalan trans-Papua untuk menekan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah paling timur Indonesia itu. Jokowi lantas menyebut penerapan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua.
"Saya perintahkan agar menyamakan harga BBM saya beri waktu setahun tapi baru berhasil hampir 2 tahun ternyata enggak mudah, kuncinya beli pesawat khusus untuk BBM," katanya.
Dalam acara gala dinner itu, Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional. Hariyadi mengatakan, alasan pemberian penghargaan tersebut karena melihat kinerja Jokowi yang menghasilkan, bukan karena pertimbangan sedang dalam masa kampanye pemilihan presiden.
Hariyadi menuturkan, Jokowi pantas menyandang penghargaan karena atas inisiatif dan komitmennya secara terus menerus mengembangkan pariwisata Indonesia. Komitmen tersebut terlihat sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. "Kami melihat kesungguhan Bapak untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan," kata Hariyadi.
Lukisan karya Kartika Affandi yang terjual seharga 2 Miliar dalam acara lelang lukisan karya seni lintas generasi "Satu Arah untuk Indonesia Maju" di Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta pada Senin malam, 11 Februari 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Jokowi juga satu-satunya Presiden RI yang pertama kali menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Dampaknya, Hariyadi menyebutkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan secara langsung masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Salah satunya juga didorong dengan program pembangunan infrastruktur secara masif untuk mengejar ketertinggalan sebelumnya.
Meski begitu, Hariyadi juga mengeluhkan sejumlah hal yang dialami pelaku usaha. Salah satunya kenaikan tarif tiket pesawat, monopoli penjualan avtur oleh Pertamina, kebijakan bagasi berbayar, dan pelarangan kegiatan pemerintah di hotel.
Jokowi dalam acara ini didampingi sejumlah pejabat di antaranya Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
ANTARA
