TEMPO.CO, Jakarta - Kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi,Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengadukan sejumlah masalah yang dihadapi para pelaku usaha perhotelan.Salah satunya mengenai kenaikan tarif tiket pesawat, monopoli penjualan avtur, dan kebijakan bagasi berbayar.
Baca: Dapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional, Jokowi: Lucu Juga
"Kami sedang menghadapi masalah terkait melambungnya harga tiket sejak awal Januari," kata Hariyadi dalam gala dinner HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin malam, 11 Februari 2019.
Hariyadi menuturkan, kondisi tersebut berdampak pada penurunan tingkat hunian hotel. Harga tiket pesawat, kata dia, naik hingga 40 persen. Salah satunya dipicu kebijakan maskapai Garuda Indonesia yang menghilangkan tiket promo dari kelas ekonomi V, T, Q, dan memaksimalkan penjualan tiket kelas ekonomi Y yang lebih mahal.
Selain itu, maskapai swasta seperti Lion Air yang menerapkan harga bagasi berbayar juga menjadi salah satu penyebab okupansi hotel melempem. Menurut Hariyadi, kondisi tersebut sudah membentuk kartel karena masyarakat juga ikut dirugikan.
Hariyadi mengatakan, salah satu alasan kedua maskapai menaikkan tarif tiket domestik adalah karena harga avtur yang tinggi. Sehingga, harga tiket pesawat ke luar negeri menjadi lebih murah. Dampaknya, masyarakat memilih pergi ke luar negeri dan disusul keluarnya devisa.
Harga avtur yang dijual Pertamina, menurut Hariyadi, lebih mahal 20 persen jika dibandingkan harga negara lain. Sehingga, harga tiket pesawat domestik lebih mahal, sedangkan harga tiket ke luar negeri lebih murah.
Lebih lanjut, Hariyadi mengungkapkan penjualan avtur di Bandara Soekarno Hatta yang dimonopoli Pertamina. Ia pun meminta agar pemerintah memberikan peluang kepada perusahaan lain untuk menjual avtur agar harga lebih kompetitif.
Baca: Bandara Silampari Lubuklinggau Siap Diresmikan Jokowi
Selain itu, Hariyadi juga menyarankan agar pemerintah membuka kesempatan bagi maskapai penerbangan baru untuk beroperasi, menambah rute, dan bersaing secara efisien. "Kami yakin Bapak Presiden berpihak persaingan sehat dan efisien. Sehingga dapat memberikan daya saing tinggi," ucapnya.
Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.
