Semua Transaksi Pemda Bali Akan 100 Persen Berbasis Elektronik

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan menikmati pemandangan saat liburan Natal di Pantai Tanah Lot, Tabanan, Bali, Selasa, 25 Desember 2018. Bali memiliki beberapa pantai yang menyajikan pemandangan alam yang menakjubkan. ANTARA

    Wisatawan menikmati pemandangan saat liburan Natal di Pantai Tanah Lot, Tabanan, Bali, Selasa, 25 Desember 2018. Bali memiliki beberapa pantai yang menyajikan pemandangan alam yang menakjubkan. ANTARA

    TEMPO.CO, JakartaBali menargetkan segala macam transaksi pemerintahan daerah 100 persen berbasis elektronik di Pulau Dewata. Transaksi pemerintah Bali berbasis elektronik ini bertujuan untuk menciptakan transparansi hingga efisiensi rupiah.

    Simak: Heboh Tiket Pesawat: ke Bali Lewat Darat Saja? Cek Plus Minusnya

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Causa Iman Karana mengatakan Pulau Dewata akan menjadi pilot project untuk rencana elektronifikasi transaksi di pemerintahan. Apalagi, Bali sebelumnya telah berhasil merealisasi elektronifikasi tol pada 1 Oktober 2017 lalu.

    “Bali sebagai masyarakat internasional tentu kita harus mengenalkan elektronifikasi,” katanya, Senin 11 Februari 2019.

    Menurutnya, elektronifikasi transaksi ini akan menguntungkan pemerintah daerah karena akan menciptakan efisiensi rupiah dengan menekan biaya pengelolaan uang dan cash handling. Selain juga, tidak perlu membawa uang tunai, meningkatkan akses masyarakat lebih luas, transparansi transaksi, dan dan perencanaan ekonomi lebih kuat.

    Asisten III Setda Provinsi Bali I Wayan Suarjana mengatakan transaksi keuangan non tunai di pemerintahan lebih didominasi pada belanja daerah. Kegiatan transaksi belanja daerah tersebut mulai dari belanja pegawai, belanja modal, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, hingga belanja bantuan keuangan.

    Sementara, penerimaan pemerintah daerah yang sudah dilakukan secara non tunai yakni e-retribusi parkir di Tabanan dan Gianyar, dan e-retribusi pasar Mangupura, Bali.

    “Kita masih perlu melakukan penyempurnaan, kita mendorong agar seluruhnya nontunai karena keuntungannya aman dan nyaman,” katanya.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.