ESDM Akan Cabut Izin SPBU yang Jual BBM Non Subsidi Kelewat Mahal

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas tengah melakukan pengisian bahan bakar jenis Premium di SPBU kawasan Matraman, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menunda kenaikan harga Premium menjadi Rp 7.000 per liter karena ketidaksiapan PT Pertamina. Tempo/Tony Hartawan

    Petugas tengah melakukan pengisian bahan bakar jenis Premium di SPBU kawasan Matraman, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menunda kenaikan harga Premium menjadi Rp 7.000 per liter karena ketidaksiapan PT Pertamina. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM akan menindak tegas badan usaha yakni operator SPBU atau SPBN yang menetapkan harga jual eceran BBM nonsubsidi melampaui batas atas yang ditetapkan. "Kalau mereka (badan usaha) tidak mau menurunkan harga jual BBM nonsubsidi mereka yang melampaui batas atas formula harga jual, maka kami akan mencabut izinnya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 10 Februari 2019.

    Baca: Selain Pertamax, Harga 3 BBM Lainnya Juga Turun Mulai Hari Ini

    Dirjen Migas itu menjelaskan bahwa kewajiban badan usaha adalah melapor yang lalu akan dicek oleh pihaknya. Ketika harga BBM nonsubsidi yang ditetapkan oleh badan usaha tersebut melampaui batas atas formula, maka Kementerian ESDM akan meminta mereka melakukan penyesuaian atau penurunan harga ke batas atas yang telah ditetapkan dalam formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi.

    "Kita (sebelumnya) akan kasih peringatan maksimal tiga kali. Kami sudah sampaikan hal ini dalam sosialisasi, kalau sudah diberitahu atau diperingatkan masih tetap tidak sesuai formula maka kita akan cabut izinnya," tuturnya.

    Kementerian ESDM telah melakukan sosialisasi sebanyak tiga kali mengenai formula harga jual eceran jenis BBM kepada badan-badan usaha, dengan sosialisasi terakhir dipimpin oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

    Tujuan penetapan formula harga jual BBM tersebut untuk melindungi konsumen, menjaga serta melindungi pelaku usaha agar bersaing yang sehat dan fair, serta tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar.

    Formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM tersebut merupakan pedoman bagi badan usaha untuk menetapkan harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi, mengacu pada ketentuan batas margin paling rendah lima persen dan paling atas sebesar 10 persen.

    Pedoman formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi tersebut, menurut Dirjen Migas, telah diikuti oleh seluruh badan usaha yang telah melakukan penyesuaian harga jual BBM.

    Keputusan Menteri ESDM No. 19 K/10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi yang telah diterbitkan beberapa hari lalu oleh Menteri ESDM ini, efektif berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.