JNE Klarifikasi Jasa Pengiriman Lewat Udara Jalan Terus

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengecek alamat paket sebelum dikirim, di Kantor Pusat JNE, Jakarta, 16 Oktober 2017. Tempo/Tony Hartawan

    Petugas mengecek alamat paket sebelum dikirim, di Kantor Pusat JNE, Jakarta, 16 Oktober 2017. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Perusahaan jasa pengiriman PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE menyatakan tidak menghentikan pengiriman melalui kargo udara."Sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres, sampai saat ini kami tidak pernah menghentikan kiriman melalui kargo udara," kata VP of Marketing JNE Eri Palgunadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

    BACA: Jasa Pengiriman Boikot Kirim Kargo via Udara Mulai Hari Ini

    Pernyataan tersebut juga sekaligus mengkonfirmasi kabar yang beredar di sejumlah media mengenai penghentian pengiriman melalui jalur udara oleh perusahaan tersebut. "Isu yang beredar tentang penghentian pengiriman melalui jalur udara oleh JNE adalah tidak benar," katanya.

    Eri menjelaskan, dalam menjalankan proses bisnisnya, keberhasilan perusahaan dalam menghantarkan kiriman seluruh pelanggan tidak lepas dari peran mitra khususnya maskapai penerbangan. Oleh karena itu, kerja sama yang saling menguntungkan dengan penyedia jasa kargo udara tersebut harus terus terlaksana dalam rangka terciptanya iklim bisnis yang dapat mendukung usaha kecil dan menengah dalam negeri.

    BACA: Alasan Garuda Indonesia Naikkan Tarif Kargo Udara

    JNE, lanjut dia, juga mengapresiasi tanggapan baik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Asperindo dalam pertemuan yang digelar Rabu, 6 Februari 2019.

    Pertemuan dengan sejumlah pelaku jasa logistik termasuk Asperindo itu dilakukan untuk memajukan industri logistik dengan menganalisa tiap permasalahan agar solusi terbaik dapat dijalankan, termasuk tentang Surat Muatan Udara atau SMU.

    Baca berita tentang Jasa Pengiriman lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.