Cegah Konflik Tanah, Jokowi Bagikan 115 Sertifikat di Cianjur

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi saat acara penganugerahan Tokoh Hutan Sosial Pilihan Tempo dan penyerahan SK Hutan Sosial di Wana Wisata Pokland Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat, Jumat, 8 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi saat acara penganugerahan Tokoh Hutan Sosial Pilihan Tempo dan penyerahan SK Hutan Sosial di Wana Wisata Pokland Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat, Jumat, 8 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Ciakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak ingin ada sengketa atau konflik tanah wakaf terjadi di Cianjur sehingga ia membagikan sertifikat tanah wakaf untuk masjid, mushola, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut.

    BACA: Jokowi Serahkan 115 Sertifikat Wakaf Masjid di Cianjur

    "Siang hari ini telah kita menyerahkan 115 sertifikat wakaf kepada bapak-bapak semuanya. Kenapa sertifikat ini kita kerjakan dan dipercepat? Setiap saya ke daerah, setiap saya masuk ke desa, setiap saya masuk ke kampung, sering sekali banyak yang memberikan masukan kepada saya, mengenai sengketa lahan, sengketa tanah, konflik tanah. Utamanya yang berkaitan dengan tanah wakaf," kata Presiden di Masjid Al-Ittihad Pondok Pesantren Al-Ittihad Desa Langensari, Karangtengah, Cianjur, Jumat, 8 Februari 2019.

    Ia menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada para pengelola masjid, mushola, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam setelah menunaikan shalat Jumat di Masjid Al-Ittihad bersama para ulama, kiai, dan para santri Pondok Pesantren tersebut.

    Jokowi  mengatakan, perlunya sertifikasi tanah wakaf karena persoalan konflik lahan bisa terjadi seiring waktu."Dulu-dulu enggak ada masalah, tetapi sekarang bisa menjadi masalah karena juga masjidnya, musholanya, pondoknya belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," katanya.

    BACA: Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Bocor, Ini Kata BPK

    Ia mencontohkan, banyak terjadi ahli waris menuntut lahan yang telah dijadikan masjid ketika harga tanahnya naik signifikan."Kejadian ini banyak, saya ceritakan di Jakarta, di pusat kota, masjidnya besar, sudah dibangun bertahun-tahun enggak ada masalah, tapi belum pegang sertifikat. Begitu tanah di situ harganya Rp 120 juta per meter. Nah ini ahli waris mempermasalahkan, diminta terus gimana," katanya.

    Selain itu di provinsi lain di Sumatera, ada sebuah masjid besar yang separuh lahannya dipermasalahkan karena belum adanya sertifikat tanah masjid. Oleh sebab itu, ia memerintahkan kepada jajarannya agar segera menyelesaikan urusan sertifikat yang berkaitan dengan masjid, mushola, madrasah, dan tempat pendidikan Islam secepat-cepatnya.

    "Untuk apa? Supaya tidak ada konflik tanah, konflik lahan di kemudian hari, mungkin hari ini belum, besok pagi bisa saja terjadi masalah," katanya.

    Jokowi pada kesempatan itu langsung menanyakan kepada Kepala BPN setempat target penyelesaian sertifikasi di daerah Cianjur dan sekitarnya. Diperkirakan dan ditargetkan pada 2424 seluruh tanah di wilayah tersebut telah tersertifikasi.

    "Masih belum semua. Karena kita mempunyai 800 ribu masjid dan mushola. Masih banyak pekerjaan kantor BPN untuk menyelesaikan ini," katanya.

    Hadir pada kesempatan tersebut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?