TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya tapi bermasalah karena kekayaannya banyak yang dilarikan ke luar negeri dan habis dikorupsi. Dalam hitungannya, Prabowo memperkirakan, sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor.
Simak: Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK Soal Anggaran Bocor Rp 500 T
Baca Juga:
Prabowo menyebut salah satu akibat dari maraknya mark-up atau penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum. Dengan hitungan 25 persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, maka hampir Rp 500 miliar uang yang hilang.
“Bayangkan jembatan harganya Rp 100 miliar ditulis Rp 150, 200, 300 miliar. Dan ini terjadi terus menerus,” ucap Prabowo, dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, di Sports Mall, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.
Sebelum Prabowo, ternyata Sri Mulyani pernah mengakui ada praktik mark-up dalam anggaran. Hal itu disampaikan Sri saat menjelaskan penerapan spending review di Kantor Kementerian Keuangan pada Februari 2017. "Tahun ini dilakukan spending review untuk mengidentifikasi apakah ada potensi efisiensi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017.
Adapun yang dimaksud spending review adalah mengkaji aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan APBN dan mencoba mengidentifikasi alternatif celah fiskal sebagai bentuk masukan terhadap perbaikan, perencanaan, dan penganggaran serta kemungkinan kebijakan penghematan.
Hasil spending review oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan adanya potensi celah fiskal Rp 9,6 triliun pada tahun anggaran 2016 dan Rp 8,7 triliun pada tahun anggaran 2017. Potensi celah itu masih didominasi oleh belanja perjalanan dinas, khususnya paket meeting dan honorarium.
Sri Mulyani pun menyentil perilaku kementerian atau lembaga yang melakukan mark-up anggaran. "Bayangkan kalau mereka memberikan mark-up bertambahnya 8-10 persen jadi kita over budgeting, seharusnya defisit tidak terlalu besar."
Tempo juga mengkonfirmasi pernyataan Prabowo ini kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti. Ia mempersilahkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk melaporkan kepada unit terkait bila ada kebocoran anggaran pada tingkat kementerian atau lembaga.
"Kami sangat menentang adanya korupsi pada pelaksanaan anggaran, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah uang rakyat, tidak boleh dikhianati sepeserpun," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.
FAJAR PEBRIANTO | GHOIDA RAHMAH
