Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biaya Operasi LRT Sumsel Melonjak, Pemda Tuding Kemenhub

image-gnews
Rangkaian LRT Palembang melintas di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 23 Juli 2018. Selain itu, pengerjaan proyek dua jembatan Musi, Musi IV dan Musi VI, dua jembatan layang Keramasan, serta simpang Bandara SMB II, dikebut. Jembatan Ampera, yang merupakan ikon kota empek-empek tersebut, juga dipercantik. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Rangkaian LRT Palembang melintas di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 23 Juli 2018. Selain itu, pengerjaan proyek dua jembatan Musi, Musi IV dan Musi VI, dua jembatan layang Keramasan, serta simpang Bandara SMB II, dikebut. Jembatan Ampera, yang merupakan ikon kota empek-empek tersebut, juga dipercantik. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Iklan

TEMPO.CO, Palembang - Pembangunan sarana dan prasarana Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan disebut memiliki sejumlah kelemahan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Selain menuding Kemenhub kurang melakukan kajian yang mendalam, proyek tersebut, kata politikus Golkar itu, dinilai terkesan asal jadi karena harus selesai sebelum pembukaan Asian Games pada Agustus tahun 2018 lalu.

Baca: Prabowo Kritik Jokowi Soal Ekonomi: LRT hingga Utang Luar Negeri

Menurut Mawardi, proyek LRT belum mampu mendorong sebagian besar masyarakat beralih ke angkutan masal itu. "Mungkin pengkajiannya agak kurang dan terburu-buru karena ada Asian Games," ucapnya, Kamis, 7 Februari 2019.

Karena masih minimnya jumlah orang yang menggunakan LRT, menurut Mawardi, pendapatan LRT dari penjualan tiket belum bisa menutupi biaya operasional. Sementara subsidi dari pemerintah pusat yang bernilai ratusan miliar rupiah terancam dicabut karena membebani anggaran.

Oleh sebab itu, Mawardi mengklaim Pemda Sumsel sudah mengajak pihak Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi agar LRT tetap beroperasi. "Karena kami tidak mungkin mensubsidi LRT," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya sempat menjajal kereta ringan Light Rail Transit atau LRT pertama di Indonesia pada pertengahan Juli 2018 lalu. Jalur LRT Palembang sepanjang 22,3 kilometer ini memiliki 13 stasiun untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 

Ketua DPRD Sumatera Selatan, Aliandra Gantada, mengatakan, pemerintah daerah Sumatera Selatan dan kota Palembang punya kewajiban untuk turut serta mengajak masyarakat mengoptimalkan penggunaan LRT tersebut. Meskipun pemerintah daerah pada dasarnya sebetulnya tak wajib menanggung biaya operasional LRT.

Selain itu, menurut Aliandra, PT. KAI selaku operator diminta meningkatkan sosialisasi agar LRT bisa jadi solusi transportasi massal. "Perlu terobosan untuk menarik minat makin banyak penumpang," katanya.

Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era presiden Joko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara.

"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukannya hanya Rp 1 miliar. Ada gap Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampai kapan?" kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2019.

Baca: Setelah LRT Jabodebek, JK Kritik Proyek Kereta Trans Sulawesi

Suhendra mempertanyakan fungsi pembangunan LRT di Palembang yang terkait Asian Games 2018. Menurut dia, prioritas dalam Asian Games adalah venue-venue perlombaan. "Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama yang mensukseskan Asian Games di Palembang," tutur dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menyikapi polemik itu, bagian humas Kementerian Perhubungan merilis siaran pers nomor: 6/SP/II/DJKA/2019Nomor: 6/SP/II/DJKA/2019 pada 2 Februari 2019. Pada rilis itu, Kementerian Perhubungan menjelaskan mengapa pemerintah memilih untuk berfokus pada pengembangan pembangunan angkutan transportasi massal yakni kereta api. 

"Pilihan terhadap pengembangan moda kereta api ini bukanlah tanpa sebab, moda transportasi kereta api memiliki banyak keunggulan apabila dibandingkan moda transportasi lainnya terutama moda transportasi yang berbasis jalan raya," demikian rilis humas Kemenhub. Keunggulan moda transportasi tersebut antara lain : memiliki kapasitas angkut massal, waktu tempuh yang lebih pasti, hemat bahan bakar, menghasilkan emisi gas buang yang rendah, serta tujuan pemberhentian yang bisa menjangkau pusat-pusat perekonomian.

Kemenhub menjelaskan bahwa LRT Sumatera Selatan  pada awalnya dioperasikan untuk mendukung mobilitas para atlet maupun official dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Asian Games 2018. Dan dari fakta di lapangan, pilihan pengoperasian LRT Sumsel ini juga memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan Asian Games tersebut.

Selama penyelenggaraan Asian Games mulai tanggal 18 Agustus - 2 September total jumlah atlet dan masyarakat yang menggunakan layanan LRT Sumsel mencapai 53.969 penumpang. Diantaranya sekitar 2.900 atlet/official yang berasal dari 32 negara peserta Asian Games. 

Selain untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Asian Games, pembangunan LRT yang letak stasiun-stasiunnya dekat dengan pusat aktifitas ekonomi masyarakat kota Palembang ini, juga penting untuk mengakomodir kebutuhan mobilitas masyarakat di Wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian  dan DIVRE III PT.KAI (Persero) bahwa jumlah penumpang yang menggunakan layanan LRT Sumsel selama periode Juli 2018 – Januari 2019 telah mencapai ±1.074.386 penumpang. Dari total jumlah penumpang tersebut, rata-rata penumpang pada weekday(hari kerja) adalah sebanyak 4.367 penumpang. Sedangkan pada masa weekend(akhir pekan) rata-rata penumpang yang menggunakan LRT Sumsel ini naik menjadi 5.286 penumpang.

CATATAN KOREKSI: Judul dan isi berita ini diubah pada Sabtu 9 Februari 2019 untuk keberimbangan dan akurasi.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jadi Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, PKS: Ditentukan Majelis Syuro

6 menit lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mencoblos Pemilu 2024 di TPS 165, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu, 14 Februari 2024. Tempo/Adi Warsono
Jadi Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, PKS: Ditentukan Majelis Syuro

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan soal sikap partainya apakah akan menjadi oposisi atau koalisi dengan Prabowo ditentukan Dewan Syuro.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

9 menit lalu

Salah seorang pengunjung melihat pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Peluang PKS Oposisi atau Koalisi, Ahmad Syaikhu: Ditentukan Majelis Syuro

18 menit lalu

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (tengah), saat ditemui di Gedung DPP PKS, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Peluang PKS Oposisi atau Koalisi, Ahmad Syaikhu: Ditentukan Majelis Syuro

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan peluang koalisi atau oposisi ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro


Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

22 menit lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

Tanggapan pakar politik Universitas Udayana Efatha Filomeno mengenai hasil putusan MK lalu yang disebutnya prosedur hukum yang robust.


Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

31 menit lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, pada Rabu, 24 April 2024, setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Foto: Tim Media Prabowo
Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

Presiden terpilih Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam membina kemitraan yang erat dengan AS.


Respons Berbagai Pihak Soal Isi Dissenting Opinion 3 Hakim MK dari Ganjar hingga TKN Prabowo-Gibran

37 menit lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons Berbagai Pihak Soal Isi Dissenting Opinion 3 Hakim MK dari Ganjar hingga TKN Prabowo-Gibran

Dissenting opinion 3 hakim MK mendapat tanggapan berbagai pihak dari ganjar hingga TKN Prabowo-Gibran.


Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

42 menit lalu

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca 20 Oktober 2024, setelah Presiden-Wakil Presiden Terpilih dilantik.


8 Janji Prabowo-Gibran: dari Makan Siang Gratis sampai Naikkan Gaji ASN dan TNI-Polri

1 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
8 Janji Prabowo-Gibran: dari Makan Siang Gratis sampai Naikkan Gaji ASN dan TNI-Polri

Delapan janji Prabowo-Gibran di antaranya makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, sampai menaikkan gaji ASN, TNI/Polri.


Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung inisiatif dan langkah Prabowo-Gibran merangkul semua komponen bangsa.


PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

1 jam lalu

Ade Irfan Pulungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018. Tempo/Syafiul Hadi
PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

PPP mengucapkan selamat atas penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden