Biaya Operasi LRT Sumsel Melonjak, Pemda Tuding Kemenhub

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rangkaian LRT Palembang melintas di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 23 Juli 2018. Selain itu, pengerjaan proyek dua jembatan Musi, Musi IV dan Musi VI, dua jembatan layang Keramasan, serta simpang Bandara SMB II, dikebut. Jembatan Ampera, yang merupakan ikon kota empek-empek tersebut, juga dipercantik. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

    Rangkaian LRT Palembang melintas di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 23 Juli 2018. Selain itu, pengerjaan proyek dua jembatan Musi, Musi IV dan Musi VI, dua jembatan layang Keramasan, serta simpang Bandara SMB II, dikebut. Jembatan Ampera, yang merupakan ikon kota empek-empek tersebut, juga dipercantik. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

    TEMPO.CO, Palembang - Pembangunan sarana dan prasarana Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan disebut memiliki sejumlah kelemahan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Selain menuding Kemenhub kurang melakukan kajian yang mendalam, proyek tersebut, kata politikus Golkar itu, dinilai terkesan asal jadi karena harus selesai sebelum pembukaan Asian Games pada Agustus tahun 2018 lalu.

    Baca: Prabowo Kritik Jokowi Soal Ekonomi: LRT hingga Utang Luar Negeri

    Menurut Mawardi, proyek LRT belum mampu mendorong sebagian besar masyarakat beralih ke angkutan masal itu. "Mungkin pengkajiannya agak kurang dan terburu-buru karena ada Asian Games," ucapnya, Kamis, 7 Februari 2019.

    Karena masih minimnya jumlah orang yang menggunakan LRT, menurut Mawardi, pendapatan LRT dari penjualan tiket belum bisa menutupi biaya operasional. Sementara subsidi dari pemerintah pusat yang bernilai ratusan miliar rupiah terancam dicabut karena membebani anggaran.

    Oleh sebab itu, Mawardi mengklaim Pemda Sumsel sudah mengajak pihak Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi agar LRT tetap beroperasi. "Karena kami tidak mungkin mensubsidi LRT," ujarnya.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya sempat menjajal kereta ringan Light Rail Transit atau LRT pertama di Indonesia pada pertengahan Juli 2018 lalu. Jalur LRT Palembang sepanjang 22,3 kilometer ini memiliki 13 stasiun untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 

    Ketua DPRD Sumatera Selatan, Aliandra Gantada, mengatakan, pemerintah daerah Sumatera Selatan dan kota Palembang punya kewajiban untuk turut serta mengajak masyarakat mengoptimalkan penggunaan LRT tersebut. Meskipun pemerintah daerah pada dasarnya sebetulnya tak wajib menanggung biaya operasional LRT.

    Selain itu, menurut Aliandra, PT. KAI selaku operator diminta meningkatkan sosialisasi agar LRT bisa jadi solusi transportasi massal. "Perlu terobosan untuk menarik minat makin banyak penumpang," katanya.

    Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era presiden Joko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara.

    "Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukannya hanya Rp 1 miliar. Ada gap Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampai kapan?" kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2019.

    Baca: Setelah LRT Jabodebek, JK Kritik Proyek Kereta Trans Sulawesi

    Suhendra mempertanyakan fungsi pembangunan LRT di Palembang yang terkait Asian Games 2018. Menurut dia, prioritas dalam Asian Games adalah venue-venue perlombaan. "Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama yang mensukseskan Asian Games di Palembang," tutur dia.

    Menyikapi polemik itu, bagian humas Kementerian Perhubungan merilis siaran pers nomor: 6/SP/II/DJKA/2019Nomor: 6/SP/II/DJKA/2019 pada 2 Februari 2019. Pada rilis itu, Kementerian Perhubungan menjelaskan mengapa pemerintah memilih untuk berfokus pada pengembangan pembangunan angkutan transportasi massal yakni kereta api. 

    "Pilihan terhadap pengembangan moda kereta api ini bukanlah tanpa sebab, moda transportasi kereta api memiliki banyak keunggulan apabila dibandingkan moda transportasi lainnya terutama moda transportasi yang berbasis jalan raya," demikian rilis humas Kemenhub. Keunggulan moda transportasi tersebut antara lain : memiliki kapasitas angkut massal, waktu tempuh yang lebih pasti, hemat bahan bakar, menghasilkan emisi gas buang yang rendah, serta tujuan pemberhentian yang bisa menjangkau pusat-pusat perekonomian.

    Kemenhub menjelaskan bahwa LRT Sumatera Selatan  pada awalnya dioperasikan untuk mendukung mobilitas para atlet maupun official dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Asian Games 2018. Dan dari fakta di lapangan, pilihan pengoperasian LRT Sumsel ini juga memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan Asian Games tersebut.

    Selama penyelenggaraan Asian Games mulai tanggal 18 Agustus - 2 September total jumlah atlet dan masyarakat yang menggunakan layanan LRT Sumsel mencapai 53.969 penumpang. Diantaranya sekitar 2.900 atlet/official yang berasal dari 32 negara peserta Asian Games. 

    Selain untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Asian Games, pembangunan LRT yang letak stasiun-stasiunnya dekat dengan pusat aktifitas ekonomi masyarakat kota Palembang ini, juga penting untuk mengakomodir kebutuhan mobilitas masyarakat di Wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang.

    Sebagai informasi, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian  dan DIVRE III PT.KAI (Persero) bahwa jumlah penumpang yang menggunakan layanan LRT Sumsel selama periode Juli 2018 – Januari 2019 telah mencapai ±1.074.386 penumpang. Dari total jumlah penumpang tersebut, rata-rata penumpang pada weekday(hari kerja) adalah sebanyak 4.367 penumpang. Sedangkan pada masa weekend(akhir pekan) rata-rata penumpang yang menggunakan LRT Sumsel ini naik menjadi 5.286 penumpang.

    CATATAN KOREKSI: Judul dan isi berita ini diubah pada Sabtu 9 Februari 2019 untuk keberimbangan dan akurasi.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Riuh Penguasaan Lahan Melibatkan Kubu Jokowi dan Prabowo

    Serangan Jokowi kepada Prabowo pada Debat Pilpres putaran kedua memantik keriuhan. Jokowi menyebut lahan yang dimiliki Prabowo di Kalimantan dan Aceh.