MLA RI - Swiss Diteken, Kapan Hasil Tindak Pidana Dieksekusi?

Menteri Hukum dan Hak Aak Asasi Manusia RI Yasonna Hamonongan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter di Bernerhof, Bern, Swiss, Senin, 4 Februari. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung M. Prasetyo memastikan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss bakal memudahkan proses penegakan hukum di kedua negara. Salah satunya termasuk untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana yang dilarikan ke Swiss. 

Baca: Perburuan Koruptor Lewat MLA Indonesia - Swiss Dirintis Sejak SBY

Namun begitu, kata Prasetyo, Kejaksaan Agung perlu lebih dulu mengkaji perjanjian tersebut dan kasus tindak pidana yang ada. Dia menyatakan belum akan mengajukan bantuan pengembalian aset dalam waktu dekat. “Nanti itu ada tahapan berikutnya,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 5 Februari 2019.

Prasetyo menjelaskan, penandatanganan perjanjian MLA Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss tidak serta-merta bakal diikuti eksekusi pengambilan aset hasil tindak pidana. Selain perjanjian itu memerlukan ratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat, Kejaksaan Agung sebagai eksekutor bakal melaksanakan sejumlah langkah sebelum memanfaatkan fasilitas tersebut.

Kepala Bidang Pemulihan Aset Transnasional Kejaksaan Agung, Yusfidli Adhyaksana, menambahkan, salah satu kunci pengembalian aset di Swiss adalah pembuktian unsur pidana di pengadilan Swiss. Dia menilai, meski MLA akan membuat upaya Indonesia dalam mengembalikan aset di Swiss menjadi lebih fokus, hasil konkretnya tidak dapat diharapkan dalam waktu dekat. “Belajar dari pengalaman Nigeria, dibutuhkan waktu yang panjang untuk benar-benar mendapat hasil yang nyata,” ujarnya. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menandatangani MLA dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter, di Bernerhof Bern, Senin, 4 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri atas 39 pasal itu antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. “Perjanjian MLA ini juga dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, kemarin.

Yasonna menuturkan proses negosiasi perjanjian MLA berlangsung alot selama bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia dan Swiss telah berunding dua kali sebelum akhirnya perjanjian disepakati. Perundingan dilakukan di Bali pada 2015 dan di Bern pada 2017. “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” ucapnya.

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D. Hadad, menyebut perjanjian itu sebagai capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Menurut dia, perjanjian MLA juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. “Ini adalah follow-up pidato Presiden pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun lalu,” tuturnya.

Pemerintah menduga selama ini banyak kekayaan warga Indonesia yang disimpan di luar negeri. Swiss menjadi salah satu yang tersohor karena sistem kerahasiaan perbankannya yang sangat ketat. Dalam sejumlah kasus tindak pidana, pemerintah Indonesia kerap kesulitan mengeksekusi perkara karena tidak memiliki MLA.

Salah satu contohnya ialah perkara terpidana 10 tahun kasus pengucuran kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara, Eduardus Cornelis William Neloe. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu memiliki aset US$ 5,2 juta di Bank Swiss. Pemerintah Indonesia sempat berhasil meminta Swiss membekukan aset tersebut sebelum akhirnya dibuka kembali di Deutsche Bank. Pemerintah Swiss menilai pemblokiran tersebut tidak memiliki landasan hukum meski Neloe sudah divonis bersalah. 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengatakan perjanjian MLA ini harus dijadikan dasar penegakan hukum dan pembangunan tata kelola negara yang transparan dan akuntabel. Menurut dia, perlu ada pembentukan gugus tugas antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut.

Baca: 4 Fakta Seputar MLA Indonesia - Swiss: Melacak - Menyita Aset

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pihaknya akan memanfaatkan MLA untuk menangani kasus tindak pidana di bidang perpajakan. “Kalau ada satu kasus yang akan disidik atau diselidiki terkait dengan tindak pidana perpajakannya, kami bisa memanfaatkan itu,” ucapnya. Selama ini, Ditjen Pajak belum pernah menangani kasus perpajakan yang melibatkan negara lain. 






Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

15 jam lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

18 jam lalu

Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

Penggeledahan juga dilakukan di rumah mantan menteri dalam negeri yang juga dituduh terlibat kasus korupsi.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

1 hari lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

1 hari lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

1 hari lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

1 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

2 hari lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

2 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

3 hari lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

3 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.