Gojek Disuntik Modal Asing, Kepala BKPM: Tak Ada Dampak Negatif

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong (kiri) dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ditemui usia acara Indonesia Economic and Investment Outlook 2019 bersama Uni Eropa di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Februari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong (kiri) dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ditemui usia acara Indonesia Economic and Investment Outlook 2019 bersama Uni Eropa di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Februari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mendukung adanya suntikan modal sebesar US$ 1 miliar dari raksasa digital Google untuk perusahaan startup lokal, GoJek. Malah, kata dia, perusahaan start up seperti Go-Jek cs harus mendapat sebanyak-banyaknya suntikan modal karena harus bersaing di level regional dan global.

    Baca juga: Ini Cara Pemerintah Lindungi Data WNI di Startup seperti Go-Jek

    "Saya tak lihat dampak negatifnya, malah kebanyakan kan pengusaha muda, pekerja muda, teknologi lokal, jadi dampaknya sangat-sangat positif," kata Thomas saat ditemui usia acara Indonesia Economic and Investment Outlook 2019 bersama Uni Eropa di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Februari 2019.

    Sebelumnya, Go-Jek dikabarkan mendapatkan suntikan dana dari modal asing yaitu Google, JD.com dan Tencent pada pendanaan seri F pada awal Februari 2019. Perusahaan yang bernaung di bawah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu disebut mendapatkan investasi mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14.000).

    Anggota Komisi Keuangan DPR Ecky Awal Mucharam mengatakan ada tiga potensi masalah jika start up dikuasai asing penuh. Pertama, disrupsi ekonomi ketika keunggulan teknologi para start up unicorn ini akan menjadi pemenang dalam kompetisi sedangkan pemain tradisional tersisih. Lalu, ada juga kekhawatiran timbul dari sisi penggunaan dan perlindungan keamanan data ini belum jelas regulasinya.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan belum ada aturan soal pengecekan berkala terkait data pribadi yang dikelola perusahaan penyelenggara sistem elektronik seperti Go-Jek. Akan tetapi,
    Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu mengatakan perusahaan tetap diwajibkan melapor ke Kominfo ketika terjadi kerusakan pada sistem pengolahan data maupun ketika ingin mentransfer data ke luar negeri.

    Menurut Thomas, larangan investasi asing hanya berlaku bagi perusahaan digital dengan modal di bawah Rp 10 miliar. Larangan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi sektor Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Akan tetapi bagi start up raksasa unicorn (valuasi mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun), kata Thomas, semakin banyak aliran modal akan semakin baik. "Karena mereka harus naik kelas," ujarnya.

    Thomas menyadari ada industri lama yang terdistrupsi akibat bisnis model baru yang ditawarkan GoJek cs. Namun kata dia, lapangan pekerja baru yang dihasilkan oleh model bisnis di ekonomi digtal tetap lebih besar dari lapangan kerja pada model bisnis lama. Terlebih, ekonomi digital juga mulai berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.