Pemerintah Belum Miliki Aturan Pengelolaan Data Pribadi Konsumen?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara memberikan sambutannya dalam acara Tempo Media Week 2018 bertajuk Kelas Tanpa Batas di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2018. TEMPO/Fardi Bestari

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara memberikan sambutannya dalam acara Tempo Media Week 2018 bertajuk Kelas Tanpa Batas di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2018. TEMPO/Fardi Bestari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan belum ada aturan soal pengecekan berkala terkait data pribadi yang dikelola oleh perusahaan penyelenggara sistem elektronik. Pernyataan ini disampaikan berkaitan dengan kekhawatiran DPR bahwa data pribadi di perusahaan seperti Gojek menjadi rawan ketika investasi asing yang masuk semakin besar. 

    Simak: Libur Natal dan Tahun Baru, Layanan XL Axiata Meningkat 83 Persen

    "Kalau di aturan, belum ada," kata Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 5 Februari 2019. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

    Sejauh ini, kata Ferdinandus, perusahaan baru diwajibkan untuk melapor ke Kominfo ketika terjadi kerusakan pada sistem pengolahan data maupun ketika ingin mentransfer data ke luar negeri. Selain itu, ada pula aturan bahwa penempatan data center alias pusat data harus berada di Indonesia demi alasan keamanan.

    Sebelumnya perusahaan teknologi lokal, Go-Jek mendapatkan suntikan modal asing sebesar US$ 1 miliar dari perusahaan global seperti Google, JD.com dan Tencent pada pendanaan seri F pada awal Februari 2019.

    Anggota Komisi Keuangan DPR Ecky Awal Mucharam mengkhawatirkan penyalahgunaan data warga negara Indonesia (WNI) jika porsi asing di perusahaan digital Indonesia semakin besar.

    Penyalahgunaan atau kebocoran data WNI bukannya tidak pernah terjadi. Pertengahan 2018, data 1 juta akun Facebook asal Indonesia bocor. Ini merupakan bagian dari kasus kebocoran 87 juta data Facebook di seluruh dunia yang melibatkan lembaga konsultan politik Cambridge Analytica. Walhasil, Komindo pun meminta Polri turun tangan menangani insiden ini.

    Ferdinandus melanjutkan bahwa laporan dari perusahaan ke Kominfo sebenarnya sudah biasa dilakukan ketika peraturan menteri ini terbit. Tapi, Ia tak mengetahui banyak berapa perusahaan penyelenggara sistem elektronik yang telah melapor ke Kominfo. "Datanya ada di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika," ujarnya.

    Sementara untuk aturan pusat data, pemerintah telah sepakat untuk melakukan relaksasi. Artinya, hanya data strategis saja yang harus ditempatkan di Indonesia. Sisanya, bisa ditempatkan di luar negeri karena sudah ada sistem Cloud Computing.

    Dilansir dari situs resmi Go-jek.com, suntikan dana tersebut hanya akan diprioritaskan pada beberapa sektor, mulai dari memperkuat Go-Jek di pasar Indonesia hingga pengembangan fitur Go-Jek, seperti layanan pesan antar makanan Go Food, pembayaran digital Go Pay dan layanan transportasi Go Bike dan Go Car.

    "Dana dari putaran ini akan digunakan untuk memperkuat kepemimpinan Go-Jek di pasar Indonesia dalam layanan transportasi, pesan-antar makanan, logistik, pembayaran digital, dan layanan untuk para merchant," tulis manajemen Go-Jek melalui situs resminya.

    Simak berita tentang data di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.