TEMPO.CO, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembiayaan pembangunan LRT (Light Rapid Transit) Bandung Raya menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha). Pembangunan LRT Bandung Raya ini untuk menyokong konektivitas kereta cepat Jakarta-Bandung menuju Kota Bandung.
Simak juga: Prabowo Sebut JK Benarkan Kritiknya soal LRT
“LRT sebagai koneksi dari kereta cepat ke Kota Bandung. Melewati GBLA, Masjid Raya (Al Jabar), terus ke Kota Bandung. Sementara ini wacananya KPBU,” kata dia, Senin, 4 Februari 2019.
Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan usulan pada pemerintah pusat agar menggelontorkan dana APBN sebagai penyertaan modal dalam skema pembiayaan KPBU tersebut. “Ada penyertaan modal dari APBN, Itu yang saya titipkan pada Pak Sekda untuk memastikan skenario ini ada,” kata dia.
Menurut Ridwan Kamil, proyek LRT Bandung Raya tersebut ditargetkan beroperasi bersamaan dengan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung. “Jangan sampai kereta cepat ini beres, koneksinya tidak ada. Koneksi dari kereta cepat dari Tegalluar sampai Leuwipanjang itu dulu. Yang penting orang datang ke sana, bisa sampai ke Kota Bandung,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan, saat ini pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah menembus 85 persen. Perkembangan pembangunan fisik proyek tersebut sudah mencapai angka 5 persen. “Target 2021 sudah bisa beroperasi,” kata dia.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, rapat membahas konektivitas kereta cepat Jakarta-Bandung dengan LRT Bandung Raya sudah beberapa kali digelar.
Iwa mengatakan, rapat terakhir menyepakati sejumlah hal. Di antaranya Kementerian Perhubungan misalnya akan mengirimkan studi pendahuluan dan dokumen OBC (Outline Bussiness Case) proyek LRT Bandung Raya pada gubernur Jawa Barat.
“Setelah dokumen diterima Pak Gubernur, nanti dikoordinasi Sekda, akan menindaklanjuti mengirimkan surat pada Bappenas untuk mengusulkan perencanaan LRT Bandung Raya ini masuk dalam PPP Book Bappenas,” kata dia, Senin, 4 Februari 2019.
Iwa mengatakan, dokumen studi pendahuluan dan OBC proyek LRT tersebut juga akan dikaji bersama Kementerian Keuangan. “Yaitu kajian deman, kajian kemampuan fiscal daerah, dan kemampuan skema investasi. Secara simultan juga rencana LRT ini dibahas di Kantor Bersama KPBU di Jakarta,” kata dia.
