Temui JK, REI Bahas Pengadaan Rumah TNI, Polri, dan ASN

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata saat memberika keterangan kepada wartawan terkait evaluasi realisasi 2017 dan proyeksi target pembangunan rumah 2018 di Dewan Pengurus REI, Jakarta, 31 Januari 2018. REI menambah target pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi 236 ribu hingga 250 ribu unit. TEMPO/Tony Hartawan

    Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata saat memberika keterangan kepada wartawan terkait evaluasi realisasi 2017 dan proyeksi target pembangunan rumah 2018 di Dewan Pengurus REI, Jakarta, 31 Januari 2018. REI menambah target pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi 236 ribu hingga 250 ribu unit. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pimpinan dan pengurus Real Estat Indonesia (REI) menyambangi Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin, 4 Februari 2019. Mereka membahas keterlibatan mereka dalam pengadaan rumah untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, yang menjadi salah satu program pemerintah.
     
     
    JK ditemui karena bertindak sebagai ketua tim dari program ini. "Menteri PUPR Basuki (Hadimuljono) juga mengajak menjadikan REI sebagai tim untuk mengolah bagaimana kebijakan TNI Polri ini agar bisa dijalankan," ujar Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata, usai pertemuan itu.
     
    Soelaeman mengatakan dalam pertemuan yang berjalan sekitar satu jam itu, REI menyampaikan beberapa  usulan mendasar. Beberapa di antaranya adalah terkait pengurangan beban pajak pertambahan nilai (PPN), hingga tak adanya BI checking bagi ASN, TNI, dan Polri.
     
    Pengurangan PPN bisa dilakukan dengan menggabungkan program ini dengan Peraturan Pemerintah nomor 64 tentang pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Rumah MBR itu PMK nya kan bebas PPN. Jadi kita mengusulkan, ASN, TNI, Polri itu yang terkena PPN-nya itu hanya sebagian," ujar Soelaeman.
     
    Selain itu, Soelaeman mengatakan REI juga menyebut kondisi terkait banyaknya rumah kosong milik ASN, TNI, dan Polri. Hal ini terjadi karena sebagai aparat negara, mereka kerap berpindah tugas. Hal ini membuat rumah yang telah mereka beli menjadi kosong. 
     
    "Ini tentu kita berharap bisa dibebaskan. Sehingga ketika nanti mereka penisun, mereka sudah ada rumah yang sejak saat ini dicicil," kata Soelaeman.
     
    Akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah meminta agar adanya percepatan pada program penyedian rumah layak huni bagi 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri. Menurut Jokowi, penyediaan rumah bagi ASN, TNI dan Polri bertujuan untuk mensejahterakan mereka. Selain itu, ia berharap program itu dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan program tersebut.
     
    EGI ADYATAMA | FRISKI RIANA

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Riuh Penguasaan Lahan Melibatkan Kubu Jokowi dan Prabowo

    Serangan Jokowi kepada Prabowo pada Debat Pilpres putaran kedua memantik keriuhan. Jokowi menyebut lahan yang dimiliki Prabowo di Kalimantan dan Aceh.