Jokowi: Pemerintah Membutuhkan 40 Ribu Tenaga Penyuluh Pertanian

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden nomor urut 01, Jokowi berswafoto saat menghadiri Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Ahad, 3 Februari 2019. ANTARA

    Calon presiden nomor urut 01, Jokowi berswafoto saat menghadiri Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Ahad, 3 Februari 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, SEMARANG -- Pemerintah mengungkapkan dibutuhkan sedikitnya 40.000 penyuluh pertanian untuk mengembangkan sektor pertanian di Tanah Air. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penyuluh pertanian sangat penting untuk memajukan potensi hasil tani di suatu daerah. Saat ini, ada 17.000 Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP).

    Berita terkait: Wali Kota Semarang: Tak Pilih Jokowi Jangan Pakai Jalan Tol

    "Tadi Pak Menteri Pertanian sudah menyampaikan jika pemerintah membutuhkan 40.000 tenaga penyuluh pertanian. Sementara itu, saat ini, baru ada 17.000 THL dan TBPP yang belum diangkat sebagai pegawai negeri," paparnya pada acara Silaturahim THL TBPP se-Indonesia di Semarang, Minggu 3 Februari 2019.

    Jokowi menyampaikan dirinya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk membahas pengangkatan para THL dan TBPP. 

    Kendati demikian, para THL dan TBPP belum tentu bisa langsung menjadi pegawai negeri. Pasalnya, pengangkatan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tidak menabrak aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

    Ketua THL TBPP Indonesia Gunadi menuturkan peran tenaga penyuluh sangat penting dalam memajukan pertanian negeri ini. Menurutnya, dengan kehadiran tenaga penyuluh, para petani bisa mengetahui potensi pertanian tiap lahan yang dimiliki.

    Gunadi menambahkan ada 6.058 THL dan TBPP yang sudah diangkat sebagai pegawai negeri pada 2017. 

    "Kami menyampaikan jika sepanjang 2017 ada 6.058 THL dan TBPP yang sudah menjadi pegawai negeri. Saya berharap 17.000 THL dan TBPP juga ikut diangkat menjadi pegawai negeri," ucapnya.

    Simak berita tentang Jokowi hanya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.