TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menyindir lawannnya di pemilihan presiden, Sandiaga Uno. Sehari sebelumnya, Sandiaga mengatakan Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi halal dunia. Syaratnya, rakyat Indonesia harus menjadi pelaku utama industri halal di negeri sendiri.
Baca: Ma'ruf Amin Sindir Sandiaga soal Pusat Ekonomi Halal Dunia
Ihwal wacana menjadikan Indonesia pusat ekonomi halal dunia, menurut Ma'ruf, gagasan calon wakil presiden nomor urut 02 itu sudah ia lakukan terlebih dahulu "Ada yang bilang nanti katanya akan menjadikan halal dunia. Saya bilang telat ente," katanya dalam acara istigasah bersama Nahdliyin di Gelanggang Remaja Jakarta Pusat, Senen, Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf memamerkan kiprahnya bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini. "Saya bersama MUI sudah 24 tahun ngurusin halal," tuturnya.
Ma'ruf menuturkan saat ini standar halal Indonesia sudah menjadi standar halal untuk seluruh dunia. Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur setiap produsen wajib membuat sertifikat halal. "Tidak lagi sukarel, tapi mandatori," ucapnya.
Ke depan, ia berjanji untuk mendorong terwujudnya undang-undang tentang ekonomi syariah. Hal ini pula, kata Ma'ruf, yang menjadi salah satu alasan ia mau menerima pinangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon wakil presidennya.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan pasar ekonomi halal amat besar. "Ekonomi Halal ini dahsyat potensinya. Pasarnya mencapai 1,8 miliar populasi muslim di dunia," kata Sandiaga pada acara 'Inisiatiif Indonesia Menang Pusat Ekonomi Halal Dunia' di Hutan Kota Sangga Buana, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Februari 2019.
Sandiaga mengingatkan, jangan sampai Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar dunia tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pusat ekonomi halal. Bahkan negara lain yang sedikit populasi muslimnya seperti Thailand, Korea, dan Jepang sudah serius menggarap ekonomi halal yang potensinya ditaksir mencapai Rp 3.300 triliun.
