Seleksi CPNS, Guru Honorer Minta Pemerintah Jalankan Putusan MA

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan Guru Honorer, Pegawai Adminitrassi  Sekolah dan Pegawai Honorer Pemda yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 10 Februari 2016. Dalam aksinya, ribuan buruh menuntut pengangkatan statusnya sebagai Pegawai Negeri. TEMPO/Amston Probel

    Ribuan Guru Honorer, Pegawai Adminitrassi Sekolah dan Pegawai Honorer Pemda yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 10 Februari 2016. Dalam aksinya, ribuan buruh menuntut pengangkatan statusnya sebagai Pegawai Negeri. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah guru honorer selaku pemohon uji materi Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018, meminta pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung atau MA terkait dengan batas usia peserta seleksi CPNS.

    BACA: Bicara CPNS 2019, Menpan RB: Kita Masih Kekurangan 91.000 Guru

    Permintaan tersebut diajukan setelah MA mengabulkan permohonan uji materi tersebut pada 18 Desember 2018. "Menteri PAN RB harus menghentikan proses seleksi CPNS bagi profesi guru atau tenaga kependidikan pasca-Putusan MA tanggal 18 Desember 2018," ujar kuasa hukum para pemohon Andi Asrun melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Asrun mengatakan jika pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tetap melanjutkan proses seleksi rekrutmen CPNS pasca putusan MA, maka kegiatan tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

    Sejalan dengan putusan MA tersebut Asrun juga meminta supaya Presiden Joko Widodo membuat peraturan pemerintah yang khusus mengatur masalah guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap ini.

    BACA: Rekrutmen 100 Ribu CPNS Fokus di Tenaga Pendidikan dan Kesehatan

    Putusan MA menyatakan Permen PAN-RB No. 36 tahun 2018 tentang batas usia peserta seleksi CPNS bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Putusan uji materi atas ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

    "Dengan demikian, tidak berlaku lagi batas usia 35 tahun bagi peserta seleksi CPNS para guru honorer atau pegawai tidak tetap, yang masih bekerja secara terus menerus paling singkat lima tahun," kata Asrun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Menang di Basis Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah dan Timur

    Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang nota bene lumbung Nahdlatul Ulama, menjadi tempat Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memanen suara dalam Pilpres 2019.