Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Tim Prabowo Gemar Ungkit Soal Utang Pemerintah

image-gnews
Calon presiden Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari alumni universitas seluruh Indonesia di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu, 26 Januari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Calon presiden Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari alumni universitas seluruh Indonesia di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu, 26 Januari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN, Dradjad Wibowo, menjelaskan alasan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno kerap mengungkit soal utang pemerintah. Kendati, rasio utang Indonesia sebenarnya masih berada pada batas aman. 

BACA: Tak Ikut Jalan Bareng Relawan, Prabowo Naik Mobil

"Memang benar debt ratio masih rendah dan aman untuk ukuran dunia, masalahnya tax ratio Indonesia terlalu rendah dan tergolong paling rendah di dunia," ujar Dradjad dalam pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 1 Februari 2019.

Akibat rendahnya rasio pajak itu, kata Dradjad, pembayaran utang, baik pokok maupun bunganya, memakan porsi yang terlalu besar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Persoalan itu merembet kepada banyaknya program yang seharusnya bisa dibiayai APBN namun menjadi tidak bisa karena duitnya dipakai membayar utang.

"Contohnya defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang membuat banya rumah sakit di seluruh Indonesia terganggu keuangannya, ini yang disebut opportunity cost," tutur Dradjad. "Jadi jangan hanya bicara debt ratio, lihat berapa porsi APBN yang dihabiskan untuk debt service dan berapa opportunity costs-nya."

BACA: Viral #YangGajiKamuSiapa, Kemenkeu Jelaskan Sumber Gaji PNS

Selain itu, Dradjad menilai tambahan nominal utang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo terlalu tinggi. Dampaknya, beban pembayaran utang di masa mendatang semakin besar. Di sisi lain, Indonesia masih gagal menaikkan rasio perpajakan yang terus turun selama 2015 hingga 2017. "Untuk tahun 2018, tax ratio diklaim 11,5 persen, tapi saya masih belum percaya klaim ini."

Dradjad lantas menyebut pagu anggaran pembayaran utang, yaitu pembayaran pokok utang dan bunga utang, lebih besar dari pagu belanja infrastruktur. "Mudahnya, uang untuk bayar utang jauh lebih besar dari infrastruktur," kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Misalnya saja pada 2017, anggaran pembiayaan utang adalah Rp 510 triliun, sementara pagu anggaran infrastruktur APBN-P 2017 adalah Rp 401,1 triliun, atau ada selisih sekitar Rp 109 triliun. Adapun, anggaran pembayaran utang pada 2018 adalah sekitar Rp 644 triliun, lebih besar sekitar Rp 234 triliun dibanding anggaran infrastruktur yang hanya Rp 410 triliun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasehat Mandiri Institute Chatib Basri ikut menanggapi mengenai kondisi utang pemerintah yang ini tengah menjadi sorotan dalam masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres). Dia mengatakan hanya di Indonesia persoalan utang jadi bahasan politik saat masa kampanye Pilpres.

"Isu utang hanya dibahas di Indonesia, di negara lain tidak ada," kata Chatib ditemui dalam acara Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu 30 Januari 2019.

Mantan Menteri Keuangan ini mencontohkan isu utang yang menjadi bahasan politik hanya terjadi di negara seperti Yunani. Sebab, sebelumnya negara itu sempat mengalami krisis keuangan atau bahkan bangkrut.

Menurut Chatib, saat itu, isu utang menjadi bahasan politik karena Yunani sempat memiliki rasio utang sebesar lebih dari 100 persen dari Produk Domestik Brutonya. Sedangkan, di Indonesia rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto hanya mencapai 27 persen.

DIAS PRASONGKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

11 jam lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) saat akan menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

Tanggapan Bahlil soal kritik Timnas AMIN.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

12 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

13 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

21 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

1 hari lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

1 hari lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.