Inalum Resmi Bentuk Institut Industri Tambang dan Mineral

CEO Freeport Richard Adkerson dan Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin berbincang saat penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait dengan penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 27 September 2018. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) membentuk lembaga riset dan inovasi, Institut Industri Tambang dan Mineral atau Mining and Minerals Industry Institute (MMII). Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan lembaga tersebut dibentuk sebagai salah satu upaya mempercepat pengembangan hilirisasi sektor pertambangan sehingga pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat menciptakan nilai tambah.

Simak: Inalum: Pendapatan Freeport Bakal Stabil Lagi 2023

“MMII diharapkan dapat membantu mendorong dan mempercepat hilirisasi melalui sinergi dengan universitas dan lembaga riset baik di dalam maupun di luar negeri sehingga sektor tambang dan industri dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi," ujar Budi di The Dharmawangsa, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

MMII adalah lembaga yang berfungsi untuk mendukung Inalum dan seluruh pemangku kepentingan di industri pertambangan dan mineral untuk mengembangkan teknologi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan menyusun rekomendasi kebijakan pengelolaan pertambangan dan industri nasional yang berkelanjutan.

Adapun visi lembaga tersebut adalah untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan yang berpengaruh dan terdepan di dunia di bidang pertambangan, industri berbasis mineral dan energi. 

Untuk mencapai visi tersebut, MMII akan berperan dalam membantu pemerintah menyusun kebijakan pengelolaan pertambangan dan industri yang berkelanjutan; melakukan riset dan inovasi pertambangan dan industri dengan mengedepankan penggunaan energi bersih, efisien dan berbiaya murah; dan meningkatkan kapabilitas, pengetahuan dan keahlian SDM tambang dan industri.

Peresmian lembaga ini dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin, dan Ketua Dewan Penasihat MMII Subroto. Peresmian MMII disertai dengan diadakannya diskusi publik bertema “Hilirisasi Sektor Pertambangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.

Pada tahun ini, Inalum akan fokus pada pengerjaan empat proyek hilirisasi yang terdiri dari pembangunan pengolahan bauksit menjadi alumina bersama PT Aneka Tambang Tbk di Kalimantan Barat, pembangunan pengolahan batubara menjadi gas dan produk turunan lainnya yang akan dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk di Riau, pembangunan smelter tembaga yang akan dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dan penjajakan pengolahan nikel menjadi bahan utama yang dapat digunakan oleh industri baterai.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Inalum melalui MMII dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM tentang Kerja Sama Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu juga nota kesepahaman antara MMII dengan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Cendrawasih (Uncen) tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pertambangan, Industri, dan Energi.






Jatam Ungkap Sisi Kelam Tambang Nikel

19 jam lalu

Jatam Ungkap Sisi Kelam Tambang Nikel

Jatam mengungkapkan cerita lain di balik pertambangan nikel. Aktivitas itu disebut telah memicu banjir di sejumlah desa.


Marak Tambang Ilegal, Menteri ESDM: Penegakan Hukum Diperlukan

1 hari lalu

Marak Tambang Ilegal, Menteri ESDM: Penegakan Hukum Diperlukan

MIND ID mencatat tambang ilegal muncul di seluruh wilayah operasi perusahaan dengan komoditas utama yang menjadi sasaran adalah timah hingga nikel.


Pemerintah Dikritik Usai Tesla Beli Hasil Tambang Nikel RI

1 hari lalu

Pemerintah Dikritik Usai Tesla Beli Hasil Tambang Nikel RI

Koalisi LSM telah menyurati Tesla untuk tidak membeli nikel dari Indonesia.


Melihat Pertumbuhan Ekonomi di Virtue Dragon

5 hari lalu

Melihat Pertumbuhan Ekonomi di Virtue Dragon

Wilayah yang awalnya rawa berubah menjadi kawasan industri yang telah meningkatkan perekonomian 30 ribu pekerja lokal dan memberi pemasukan negara hingga triliunan rupiah.


Tambang Batu Bara Meksiko Runtuh, 10 Pekerja Terjebak

6 hari lalu

Tambang Batu Bara Meksiko Runtuh, 10 Pekerja Terjebak

Coahuila, wilayah penghasil batu bara utama Meksiko, telah mengalami serangkaian kecelakaan tambang yang fatal


Orang Masih Bicara Teknologi 5G, Rusia Sudah Ingin Kuasai Jaringan 6G pada 2025

11 hari lalu

Orang Masih Bicara Teknologi 5G, Rusia Sudah Ingin Kuasai Jaringan 6G pada 2025

Saat teknologi 5g baru dirilis di dunia, Rusia dikabarkan ingin mengembangankan jaringan 6G secara masif dan diluncurkan pada 2025.


Samuel Sekuritas: IHSG Sempat Tembus ke Level 7.000, Indeks Industri Menguat Paling Tinggi

12 hari lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Sempat Tembus ke Level 7.000, Indeks Industri Menguat Paling Tinggi

IHSG kembali menguat di sesi pertama perdagangan hari ini dan menembus level 7.000 untuk pertama kalinya sejak akhir Juni 2022 lalu.


Dukung SDGs, MIND ID Jadi Anggota UNGC

15 hari lalu

Dukung SDGs, MIND ID Jadi Anggota UNGC

Menjadi anggota UNGC berarti MIND ID berdiri sejajar dengan perusahaan tambang dunia terkemuka lainnya


Jokowi Perintahkan 4 Menteri Tutup Defisit 850 Ribu Ton Gula Konsumsi, Ini Sebabnya

21 hari lalu

Jokowi Perintahkan 4 Menteri Tutup Defisit 850 Ribu Ton Gula Konsumsi, Ini Sebabnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan empat menterinya untuk menutup defisit kebutuhan gula konsumsi yang mencapai 850 ribu ton.


MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

23 hari lalu

MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

Kewajiban reklamasi MIND ID mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009.