JK Minta BKKBN Fokus Pengendalian Jumlah Masyarakat Miskin

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 1 Februari 2019. TEMPO/Friski Riana

    Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 1 Februari 2019. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) untuk fokus pada program pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk, khususnya di kalangan masyarakat miskin dan perkotaan (urban).

    Baca: Survei: Harta 26 Orang Terkaya, Separuh Populasi Orang Miskin

    "Terutama pesan Pak Wapres tadi adalah (pengendalian) pada masyarakat yang miskin, masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah padat, itu menjadi prioritas," kata Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal usai melapor kepada Wapres JK di Istana Wapres Jakarta, Jumat 1 Februari 2019.

    Upaya pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk itu, kata Nofrijal, dilakukan antara lain dengan menekan angka kelahiran pada wanita usia subur (fertility rate) serta peningkatan program Kampung Keluarga Berencana (KB). Menurut data BKKBN, fertility rate di Indonesia sejak 2001 hingga 2012 selalu stagnan di angka 2,6 hingga mengalami penurunan di 2017 menjadi 2,4.

    Nofrijal mengklaim upaya pengendalian angka kelahiran bisa berjalan optimal melalui peningkatan usia kawin pertama yang saat ini sudah melewati umur 21 tahun. Sebelumnya, usia kawin pertama masyarakat Indonesia mayoritas berada di umur 20 tahun. Bahkan di beberapa provinsi, usia kawin pertama berada di bawah angka 19 tahun.

    Nofrijal menyebutkan hingga saat ini jumlah program Kampung KB sudah tersebar di hampir 13 ribu titik di tingkat kabupaten.

    "Mulai 2017 kami kembangkan satu (Kampung KB) per kecamatan dan kami pertahankan di 2018. Jadi, sekarang kami setop untuk pertumbuhan (Kampung KB), kami lakukan ekstensifikasi dengan pengertian pembenahan yang 13 ribu ini," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.