TEMPO,CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut tingkat inflasi di Indonesia bisa meleset dari target pemerintah. Dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019, pemerintah memasang asumsi inflasi 3,5 persen. "Inflasi masih bisa keangkat, mungkin 4 persen ya kalau kami lihat," ujar dia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.
Simak: BI Antisipasi Dampak Kenaikan Suku Bunga terhadap Inflasi
Aviliani mengatakan angka inflasi itu masih bisa meningkat setelah bulan April atau Mei 2019. Pasalnya, ia menyebut hingga saat ini harga-harga masih belum berada di kondisi normal. Pemerintah hingga saat ini masih cenderung menahan kenaikan harga beberapa komoditas. "Misalnya harga listrik PLN, harga minyak juga begitu."
Karena itu, menurut Aviliani, harga-harga barang baru menyesuaikan setelah kelar ajang Pemilihan Presiden 2019 dan telah ada presiden yang terpilih. "Jadi ini yang harus kita cermati, mungkin setelah Mei baru normal, sekarang masih belum normal," kata dia.
Pemerintah menyatakan bakal menjaga inflasi sepanjang 2019 di level 3,5 persen plus minus 1 persen, atau sama dengan level yang ditetapkan di tahun 2018. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengontrol inflasi dari volatile food alias komponen bergejolak maksimal di kisaran 4 sampai 5 persen.
"Dilakukan dengan 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, saat ditemui usai mengikuti rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat di Kompleks Bank Indonesia atau BI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Januari 2019.
Dikutip dari laman BI, inflasi volatile food merupakan inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks atau kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Untuk Desember 2018 lalu, BI mengumumkan inflasi volatile food mencapai 0,62 persen (month-to-month/mtm), atau meningkat dari inflasi November 2018 yang hanya sebesar 0,27 persen (mtm). Kenaikan ini bersumber dari komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, beras, dan ikan segar.
Sementara sepanjang tahun 2018, inflasi volatile food disebut masih terkendali di level 3,39 persen (year-on-year/yoy). "Ditopang oleh pasokan pangan yang terjaga dan pengaruh penurunan harga pangan global," tulis pihak BI.
Untuk itulah, pemerintah bakal memantau ketat pergerakan barang bergejolak seperti telur dan daging ayam yang kerap memicu inflasi. Pemerintah pun juga bakal melakukan transfer barang-barang bergejolak seperti produk pangan antar daerah, demi mengendalikan inflasi ini. "Di antara lain melalui kerja sama antar daerah, di mana yang ada surplus, segera bisa dipasok ke daerah yang kekurangan," ujarnya.
Selain itu, pemerintah bakal menetapkan batas maksimum harga bagasi pesawat yang baru saja ditetapkan oleh maskapai Low Cost Carrier atau LCC seperti Citilink, Lion Air, dan Wings Air. Dengan langkah-langkah itu, maka pemerintah optimistis inflasi bakal terus turun hingga kisaran 3 persen plus minus 1 persen di tahun 2020 dan 2021.
CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO
