TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyampaikan temuan dari lembaganya mengenai perbandingan total impor pangan sejumlah komoditas antara zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Temuan ini disampaikan dalam diskusi bertema "Jokowi Raja Impor?" di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Januari 2019.
Baca: 4 Tahun Jokowi, Rizal Ramli Kritik Pertumbuhan, Utang Hingga Kurs
"Ini adalah data yang ditemukan Ombudsman, mau di BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi atau TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf, akan saya sampaikan hal yang sama," kata Alamsyah memperjelas posisinya sebelum menyampaikan data tersebut.
Ada empat komoditas yang dipantau oleh Ombudsman karena berkaitan dengan pelayanan publik dalam hal komoditas pangan, yaitu beras, gula, jagung, dan garam. Pertama yaitu beras. Pada lima periode kedua dari SBY, total impor beras yaitu 6,6 juta ton, sementara dalam empat tahun, Jokowi sudah mengimpor 4,7 juta ton. "Jadi tergantung tahun ini, apakah masih ada impor."
Kedua yaitu gula. SBY mengimpor 12,7 juta ton gula pada lima tahun periode kedua dan Jokowi sudah mengimpor gula sebanyak 17,2 juta ton. Pada tahun ini pun, Ombudsman memperkirakan masih aka nada impor gula pada jenis tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh gula lokal. "Jadi Pak Jokowi lebih banyak 4,5 juta ton, nanti kami akan lihat kenapa demikian."
Ketiga yaitu Jagung. Menurut Alamsyah, impor jagung memang tidak melonjak drastis karena sejak 2015, pemerintah menerapkan kebijakan substitusi industri pakan dari jagung ke gandum. Tapi secara total, Jokowi telah mengimpor 12,5 juta ton jagung dan gandum untuk kebutuhan pakan hingga 2018. Sedangkan, SBY mengimpor sebanyak 12,9 juta ton. Walau begitu, Ombudsman memperkirakan impor jagung tahun 2019 akan melampaui capaian selama masa pemerintahan kedua SBY.
Keempat yaitu garam. SBY mengimpor sebanyak 11,3 juta ton garam sedangkan Jokowi sebanyak 10 juta ton. Sementara untuk memenuhi kebutuhan industri, pada tahun 2019, diperkirakan akan ada impor di atas 2 juta ton lagi. Maka dari keempat komoditas itu, kata Alamsyah, masa pemerintahan Jokowi jumlah impor lebih banyak dibandingkan dengan masa pemerintahan SBY.
Jika diperhatikan, total impor jagung dan garam di masa Jokowi masih lebih rendah dari SBY. Namun, kata Alamsyah, ini merupakan perbandingan 5 tahun kedua SBY dan 4 tahun Jokowi. Menurut dia, impor akan lebih banyak karena Jokowi tidak bisa menghindar dari komoditas seperti gula, garam, dan jagung di 2019. “Itu mengapa, saya katakan 3 lawan 1.”
Alamsyah menyebut, di awal periode, pemerintahan Jokowi optimistis untuk mencapai target swasembada sejumlah komoditas pangan dalam waktu tiga tahun. Tapi setelah tahun pertama, kata dia, barulah diketahui banyak data yang belum akurat.
Salah satunya terjadi pada 25 Oktober 2018 ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan surplus beras hanya 2,85 juta ton, lebih rendah dari data versi Kementerian Pertanian yang mencapai 13,03 juta ton. "Pertanyaannya apakah kebijakan tersebut sesuai dengan target tiga tahun swasembada pangan? Menurut saya karena didasarkan pada data yang tidak akurat, maka kandas di tengah jalan," kata Alamsyah.
Akhir tahun lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan ihwal impor pangan yaitu beras yang dilakukan Jokowi. Menuru Moeldoko, impor beras masih dibutuhkan oleh Indonesia. Sebab, produksi beras dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan nasional.
Hal itu, kata Moeldoko, terjadi karena adanya penyusutan lahan sebesar 24 persen secara alamiah. Lahan pertanian juga berkurang lantaran adanya pembangunan jalan tol, pembukaan kawasan industri, dan kawasan perumahan yang berkembang cepat.
FAJAR PEBRIANTO | FRISKY RIANA
