2019, Investasi di Sektor Perikanan Ditargetkan Capai 4 Triliun

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelelangan ikan Muara Angke, Jakarta, Minggu (18/10). Pemerintah menargetkan kenaikan kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 4% pada 2014, saat ini kontribusi sektor ini masih 2,7% terhadap PDB. TEMPO/Tri Handiyatno

    Pelelangan ikan Muara Angke, Jakarta, Minggu (18/10). Pemerintah menargetkan kenaikan kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 4% pada 2014, saat ini kontribusi sektor ini masih 2,7% terhadap PDB. TEMPO/Tri Handiyatno

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pelaku bisnis Jepang untuk menanamkan investasi di Indonesia. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto menyebut empat sektor yang bisa dimasuki oleh pelaku usaha asal negeri sakura, antara lain di sektor logistik, rantai dingin, perdagangan, dan pemrosesan.

    Baca: Sri Mulyani: Stabilitas Keuangan Dijaga untuk Dorong Investasi

    Saat ini, investasi asal Jepang di sektor perikanan hampir mencapai Rp 600 miliar. Rifky menargetkan nilai itu bisa meningkat mencapai Rp 1 triliun pada 2019. "Harapan kami Jepang bisa mengejar Singapura yang sudah berinvestasi sekitar Rp 1 Triliun," ujar dia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. KKP mematok target investasi sektor perikanan sebesar Rp 4 triliun tahun ini.

    Saat ini komoditas perikanan Indonesia yang menjadi andalan ekspor, antara lain adalah tuna dan udang. Harapannya, ujar Rifky, dengan meningkatnya investasi ke dalam negeri kualitas produk perikanan Indonesia bisa meningkat.

    Di samping itu, Rifky berharap komoditas-komoditas itu bisa mendapat nilai tambah dengan adanya pemrosesan sebelum dijual. "Lebih banyak harapannya Jepang bisa memindahkan sektor pemrosesan ke Indonesia, misalnya saja tempura, nanti masyarakat jepang tinggal menikmati saja," ujar Rifky.

    Rifky berujar komoditas yang saat ini sudah masuk ke tahap industri pemrosesan adalah sidat dan ikan kayu alias katsuobushi. "Kami berharap industri pengolahan yang memiliki nilai tinggi geser ke Indonesia."

    Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat bagi pelaku bisnis Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, ia menyebut kebijakan yang diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti moratorium dan pelarangan penggunaan alat tangkap berbahaya dan kapal tangkap ikan berukuran besar, mulai menuai hasil.

    "Kini nelayan dengan kapal kecil bisa mendapat tuna berkualitas tinggi dengan berat 30 sampai 40 kilogram karena ikan-ikan mulai merapat ke pantai," ujar Nilanto. Ia berujar kondisi itu terjadi lantaran ikan-ikan kini tidak lagi dikejar-kejar dan ditangkap di laut lepas. Sehingga, kini ikan-ikan tuna itu bisa berkembang biak dan bergerak bebas.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berujar kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam empat tahun belakang telah terasa hasilnya. "The Guardian beberapa waktu lalu juga sudah mengakui pencapaian kebijakan kita sehingga stok tuna kita kembali luar biasa," kata dia. Ia berharap kondisi sama terjadi pada spesies ikan lainnya.

    Baca: Bank Indonesia: Investasi Portofolio Asing Masuk Rp 19,2 T

    Susi Pudjiastuti menegaskan kebijakan perikanan berkelanjutan yang diterapkan pemerintah bukan untuk mempersulit dunia usaha maupun mengurangi keuntungan pebisnis. Malahan, kebijakan perikanan yang ia canangkan adalah untuk mempermudah pelaku usaha mendapat sumber daya ikan mentah dengan stok yang melimpah.

    Simak berita lainnya terkait investasi di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.