Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Bakal Jadikan Makassar Sebagai Hub Ekspor Komoditas Perikanan

image-gnews
Wali kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto memimpin upacara HUT RI ke-73 di Pantai Losari, Makassar. Bendera merah putih dikibarkan di atas laut dengan gerakan akrobatik menggunakan peralatan fly-board, Jumat, 17 Agustus 2018.
Wali kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto memimpin upacara HUT RI ke-73 di Pantai Losari, Makassar. Bendera merah putih dikibarkan di atas laut dengan gerakan akrobatik menggunakan peralatan fly-board, Jumat, 17 Agustus 2018.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menjadikan Makassar sebagai hub untuk ekspor komoditas perikanan di Indonesia Timur yang terintegrasi dengan Pelabuhan New Makassar Port. Selama ini, hub untuk ekspor masih mengandalkan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Simak: Kemenperin: Ekspor Baja Nirkarat Melonjak

"Kalau kita bisa dorong Makassar menjadi hub baru, harapannya bisa langsung direct kirim ke utara," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

Saat ini, ujar Rifky, Garuda Indonesia sudah menyiapkan pesawat kargonya untuk membantu pengiriman dari Makassar ke negara tujuan ekspor. Pesawat itu disebut bisa mengangkut komoditas sekitar 23 ton sekali angkut untuk direct flight. 

"Misalnya ke negara utara seperti Jepang itu penerbangan langsung hanya 5,5 jam sehingga membuka alternatif baru," ujar dia. Selama ini salah satu persoalan pesawat kargo Garuda untuk melakukan direct flight ke luar negeri adalah kosongnya angkutan dari dalam negeri. "Karena dari luar ke Indonesia sudah penuh, yang keluar belum ada, makanya ikan bisa masuk. Kemarin kami sudah rapat membicarakan konsolidasi komoditas ikan."

Di samping itu, PT Pelabuhan Indonesia IV juga sudah mulai melakukan ekspor dengan direct call dari Ibu Kota Sulawesi Selatan itu. Berdasarkan data KKP, Rifky berujar saat ini komoditas perikanan dari wilayah pengolahan perikanan 718, di antaranya Merauke, Mimika, hingga Saumlaki, baru satu persen yang mengalir ke Makassar. Kebanyakan, produk itu masih dikirim ke Jakarta, Surabaya, dan Jawa Tengah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rifky yakin, dengan menjadikan Makassar sebagai hub ekspor, akan ada biaya-biaya yang berkurang. Misalnya saja biaya untuk listrik yang besarnya Rp 600 ribu per hari untuk kontainer berukuran 40 kaki. "Kalau telat 10 hari saja bisa Rp 6 juta," tutur dia. Belum lagi bila berbicara pelayanan lainnya. Oleh karena itu, penghematan tersebut nantinya diharapkan bisa berpengaruh kepada tingkat kompetitif Indonesia untuk mendongkrak ekspor.

Di samping menjadikan Makassar sebagai hub, Rifky mengatakan pemerintah sebenarnya juga menginginkan Sentra Kelautan dan Perikanan terpadu yang sudah digagas untuk dapat melakukan ekspor langsung.

Namun persoalannya, ekspor memerlukan konsolidasi komoditas. "Bisa enggak kita membelokkan kapal misalnya yang dari Australia ke Cina, Jepang, atau Korea Selatan? kalau kita punya angkutan yang cukup dan infrastruktur yang memadai, kapalnya pasti mau belok, tapi itu takes time," ujar Rifky. 

Sementara, untuk rencana menjadikan Makassar sebagai hub, kata Rifky, secara kesiapan sudah ada. "Nanti kami akan berbicara lagi dengan sejumlah pihak yang berkepentingan seperti Kementerian Perhubungan, Pelindo, dan Garuda."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

1 hari lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

1 hari lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

1 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

3 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.


Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

7 hari lalu

Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

Sakti Wahyu Trenggono mengoptimakan acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam untuk mempercepat implementasi kerjasama budidaya lobster di Indonesia


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

8 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

8 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

Amerika Serikat diserukan untuk berhenti mengimpor monyet ekor panjang dari Indonesia. Sedang disorot CITES AS.


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Usut Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI, KPK Akan Pastikan Kesamaan Kasus dengan Laporan Sri Mulyani ke Jaksa Agung

9 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Usut Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI, KPK Akan Pastikan Kesamaan Kasus dengan Laporan Sri Mulyani ke Jaksa Agung

KPK akan memastikan kesamaan kasus tiga korporasi dalam dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI dengan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung.