Prabowo Kritik Soal Utang, Ekonom: Sudah Ada Sejak Era Soekarno

Reporter

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto, usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto, usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto kembali mengkritik pemerintah soal utang. Pekan lalu dia menyatakan Menteri Keuangan sebagai menteri pencetak utang.

Baca: Prabowo Sebut Sri Mulyani Pencetak Uang, Kemenkeu Tersinggung

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, Indonesia telah melakukan utang sejak era presiden Soekarno. Dia menilai penyebutan Menteri Keuangan sebagai pencetak utang terlalu berlebihan.

"Sejak zaman soekarno kita sudah memiliki utang dalam bentuk pinjaman dengan negara mitra. Era suharto Menteri Keuangannya juga punya utang. Saya nggak setuju sih kalau kritiknya pencetak utang itu terlalu personal," ujar Bhima saat ditemui usai diskusi Ekonomi Indonesia Pasca Pilpres 2019 di bilangan Jakarta Selatan, Senin, 28 Januari 2019.

Menurut Bhima, kritik lebih tepat ditujukan untuk alokasi utang yang kurang tepat. Saat ini utang melonjak namun pertumbuhan ekonomi maupun ekspor tak meningkat. "Nah kritiknya itu. Lebih kepada manajemen utangnya sebenarnya," ucap Bhima.

Bhima menilai utang merupakan hal yang sah dilakukan selama APBN defisit. "Selama APBN kita itu defisit, maka selama itu pula kita menutup defisit dengan pembiayaan utang. Saya kira pak Prabowo mengkritik Menteri Keuangan sejak era Soekarno," kata Bhima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu, 23 Januari, memastikan bahwa selama ini pengelolaan utang sebagai instrumen keuangan untuk membiayai anggaran dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. "Dibicarakan secara transparan. Bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Sri Mulyani juga meminta supaya data perbandingan utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibandingkan dengan data negara lain. Rasio utang terhadap PDB di Indonesia yang sebesar 30 persen dianggapnya tidak tinggi. Kendati demikian, dia memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati.

Dalam Dokumen APBN Kita Edisi Januari 2019 dipaparkan posisi utang pemerintah pusat per akhir Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka tersebut naik 10,6 persen dibanding akhir Desember 2017 sebesar Rp 3.995,25 triliun.

MIS FRANSISKA DEWI | BUDIARTI UTAMI PUTRI  | DRC








Survei PolMark: Ganjar Pranowo Stagnan, Prabowo Salip Anies Baswedan

18 jam lalu

Elektabilitas Ganjar Pranowo Saingi Anies dan Prabowo
Survei PolMark: Ganjar Pranowo Stagnan, Prabowo Salip Anies Baswedan

Elektabilitas Ganjar Pranowo stagnan di angka 22,8 persen, menyusul Prabowo di peringkat dua dengan 17,4 persen dan ketiga Anies Baswedan 13,9 persen.


PPP Sebut Belum Ada Kabar Konkrit Soal Perpindahan Sandiaga Uno

20 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai ditemui dalam konferensi pers mingguan The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
PPP Sebut Belum Ada Kabar Konkrit Soal Perpindahan Sandiaga Uno

Amri mengatakan bahwa perpindahan Sandiaga Uno ke PPP masih isu yang bergulir dalam bentuk wacana politik.


Terpopuler: Sri Mulyani Beberkan Rincian Komponen THR, Mahfud MD Berkukuh Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp 349 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Terpopuler: Sri Mulyani Beberkan Rincian Komponen THR, Mahfud MD Berkukuh Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp 349 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rincian komponen THR 2023 bagi ASN dan pensiunan yang akan dicairkan H-10 Idul Fitri.


Serba-Serbi Batas Akhir Periode Lapor SPT, Muncul Scam hingga Keluhan Warganet soal Bayar Pajak

2 hari lalu

Salah seorang wajib pajak memanfaatkan pojok pajak di Mal Solo Square untuk menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 secara e-Filling, Sabtu, 25 Maret 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Serba-Serbi Batas Akhir Periode Lapor SPT, Muncul Scam hingga Keluhan Warganet soal Bayar Pajak

Di akhir periode lapor SPT, muncul fenomena scam via aplikasi hingga keluhan warganet soal bayar pajak buntut kasus pejabat pajak


Indef Ungkap Keluhan Warganet soal Pejabat Pamer Harta hingga Transaksi Janggal Rp 349 T

2 hari lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Indef Ungkap Keluhan Warganet soal Pejabat Pamer Harta hingga Transaksi Janggal Rp 349 T

Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita memberikan keluhan warganet soal tiga isu yang ramai diperbincangkan yaitu pejabat pajak pamer harta, dugaan TPPU, dan kasus penerima hadiah tapi harus bayar pajak.


Kasus Pejabat Pamer Harta hingga Dugaan TPPU Bikin Warganet Mengeluh soal Bayar Pajak

2 hari lalu

Ilustrasi Twitter. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Kasus Pejabat Pamer Harta hingga Dugaan TPPU Bikin Warganet Mengeluh soal Bayar Pajak

Peneliti Indef menyebutkan bawah warganet mengluhkan soal pembayaran pajak buntut dari kasus pejabat pajak pamer harta hingga dugaan TPPU.


Warganet Mengeluh Pejabat Pajak Pamer Harta, Indef: Mayoritas Masih Taat Lapor Pajak

2 hari lalu

Tempo menemukan sejumlah informasi bagaimana Rafael Alun mengumpulkan pundi-pundi uangnya saat menjadi pegawai pajak. Alumni STAN angkatan 1986 itu diduga punya modus tersendiri mengeruk uang wajib pajak.
Warganet Mengeluh Pejabat Pajak Pamer Harta, Indef: Mayoritas Masih Taat Lapor Pajak

Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita mengungkap hasil analisis big data unggahan atau tweet warganet bahwa dampak dari beberapa isu besar soal Kemenkeu tidak membuat masyarakat malas bayar pajak.


Sandiaga Uno Temui Prabowo Usai Didukung PPP Gorontalo Jadi Capres: Cool Down Dulu

3 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) mengikuti Jalan Sehat Prabowo di Lapangan Karang PTC Entrop, Kota Jayapura, Papua, Rabu 23 Maret 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari berbagai wilayah di Papua tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-15  Partai Gerindra di Papua. ANTARA FOTO/Sakti Karuru
Sandiaga Uno Temui Prabowo Usai Didukung PPP Gorontalo Jadi Capres: Cool Down Dulu

Sandiaga Uno menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemarin. Namun ia enggan merinci apa isi pertemuannya dengan Menhan itu.


4 Skema Pembatasan BBM Bersubsidi Pertalite versi Indef, Pemerintah Pilih Mana?

3 hari lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
4 Skema Pembatasan BBM Bersubsidi Pertalite versi Indef, Pemerintah Pilih Mana?

Empat rekomendasi pembatasan BBM bersubsidi ini dibagi berdasarkan skema daftar negatif atau negative list kendaraan pengguna Pertalite dan Solar.


Naiknya Kepuasan Terhadap Jokowi Disebut Penyebab Elektabilitas Anies Baswedan Merosot

3 hari lalu

Anies Baswedan disambut oleh ratusan kader PKS saat mengikuti arak-arakan dari kawasan Ragunan menuju kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2023. Kedatangan Anies ke DPP PKS untuk menghadiri Deklarasi Bakal Calon Presiden yang didukung oleh PKS. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Naiknya Kepuasan Terhadap Jokowi Disebut Penyebab Elektabilitas Anies Baswedan Merosot

Hasil survei terakhir membuat posisi Anies Baswedan disalip oleh elektabilitas Prabowo Subianto yang kini bertengger di posisi kedua.