JK: Pembangunan Infrastruktur Jabodetabek Rampung dalam 10 Tahun

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi pengelolaan transportasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 28 Januari 2019. Tempo/Vindry Florentin

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi pengelolaan transportasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 28 Januari 2019. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mematok target kepada seluruh pemangku kepentingan di kawasan Jabodetabek untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi publik. 

    Baca: Prabowo Sebut JK Benarkan Kritiknya soal LRT

    "Iya, harus begitu pembangunan keseluruhan. Targetnya harus selesai 10 tahun," kata JK seusai Rapat Koordinasi Transportasi Jabodetabek di Istana Wapres, Senin, 28 Januari 2019. 

    JK mengatakan ada beberapa sumber anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur transportasi. Beberapa sumber anggaran itu misalnya APBN, APBD, ataupun dalam bentuk investasi yang digelontorkan oleh pihak swasta. 

    Menurut JK, pembangunan infrastruktur di kawasan Jabodetabek menelan dana hingga Rp 600 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk periode pembangunan hingga 10 tahun ke depan. Pembangunan atau perbaikan tersebut diperlukan agar para pengguna kendaraan pribadi mau beralih naik kendaraan umum.

    Apalagi, dia mendapat data bahwa penumpang jumlah kendaraan umum di Jabodetabek turun dari 49 persen menjadi 19 persen saja. Padahal waktu itu orang masih mungkin bergelantungan di bus-bus yang tua yang beroperasi dari kota-kota satelit menuju Ibu Kota. 

    "Sekarang semua (penumpang angkutan umum) turun, karena begitu banyaknya mobil pribadi. Jalan-jalan dan jembatan makin baik, (harga) mobil pribadi makin murah maka orang cenderung memakai mobil pribadi. sekarang kita musti balik kembali, lebih banyak yang memakai angkutan umum. Namun, harus dalam kualitas yang lebih baik," imbuhnya. 

    Dia menuturkan pemerintah tidak memaksa penduduk untuk memarkir kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Karena itu, salah satu cara yakni dengan menyediakan moda transportasi yang nyaman dan berkualitas dan menerapkan kebijakan pendukung. "Ada juga cara misalnya biaya parkir dimahalkan. Nanti ada ERP (electronic road pricing) juga," ucap JK.

    Sebelumnya, JK memimpin rapat koordinasi perdana yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakli Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, Wali Kota Tengerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

    Baca: JK Ajak 3 Menteri Ekonomi Tinjau Kemacetan dengan Helikopter

    Sebelum rapat, JK didampingi tiga menteri di bidang ekonomi dan Gubernur DKI Jakarta melakukan peninjauan titik kemacetan lalu lintas se-Jabodetabek dengan menggunakan helikopter. Kegiatan itu dilakukan untuk melihat titik-titik kemacetan yang ada di kawasan Jabodetabek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hypermarket Giant dan Tiga Retail yang Tutup 2017 - 2019

    Hypermarket Giant akan menutup enam gerainya pada Juli 2019. Selain Giant, berikut gerai ritel yang yang bernasib sama dalam dua tahun terakhir.