JK: Pembangunan Infrastruktur Jabodetabek Rampung dalam 10 Tahun

Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi pengelolaan transportasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 28 Januari 2019. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mematok target kepada seluruh pemangku kepentingan di kawasan Jabodetabek untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi publik. 

Baca: Prabowo Sebut JK Benarkan Kritiknya soal LRT

"Iya, harus begitu pembangunan keseluruhan. Targetnya harus selesai 10 tahun," kata JK seusai Rapat Koordinasi Transportasi Jabodetabek di Istana Wapres, Senin, 28 Januari 2019. 

JK mengatakan ada beberapa sumber anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur transportasi. Beberapa sumber anggaran itu misalnya APBN, APBD, ataupun dalam bentuk investasi yang digelontorkan oleh pihak swasta. 

Menurut JK, pembangunan infrastruktur di kawasan Jabodetabek menelan dana hingga Rp 600 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk periode pembangunan hingga 10 tahun ke depan. Pembangunan atau perbaikan tersebut diperlukan agar para pengguna kendaraan pribadi mau beralih naik kendaraan umum.

Apalagi, dia mendapat data bahwa penumpang jumlah kendaraan umum di Jabodetabek turun dari 49 persen menjadi 19 persen saja. Padahal waktu itu orang masih mungkin bergelantungan di bus-bus yang tua yang beroperasi dari kota-kota satelit menuju Ibu Kota. 

"Sekarang semua (penumpang angkutan umum) turun, karena begitu banyaknya mobil pribadi. Jalan-jalan dan jembatan makin baik, (harga) mobil pribadi makin murah maka orang cenderung memakai mobil pribadi. sekarang kita musti balik kembali, lebih banyak yang memakai angkutan umum. Namun, harus dalam kualitas yang lebih baik," imbuhnya. 

Dia menuturkan pemerintah tidak memaksa penduduk untuk memarkir kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Karena itu, salah satu cara yakni dengan menyediakan moda transportasi yang nyaman dan berkualitas dan menerapkan kebijakan pendukung. "Ada juga cara misalnya biaya parkir dimahalkan. Nanti ada ERP (electronic road pricing) juga," ucap JK.

Sebelumnya, JK memimpin rapat koordinasi perdana yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakli Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, Wali Kota Tengerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

Baca: JK Ajak 3 Menteri Ekonomi Tinjau Kemacetan dengan Helikopter

Sebelum rapat, JK didampingi tiga menteri di bidang ekonomi dan Gubernur DKI Jakarta melakukan peninjauan titik kemacetan lalu lintas se-Jabodetabek dengan menggunakan helikopter. Kegiatan itu dilakukan untuk melihat titik-titik kemacetan yang ada di kawasan Jabodetabek.






Erick Thohir Targetkan Ekosistem Transportasi di Jakarta Rampung Tahun Depan

14 jam lalu

Erick Thohir Targetkan Ekosistem Transportasi di Jakarta Rampung Tahun Depan

Kementerian BUMN ingin transportasi di Jakarta seperti MRT, LRT, hingga Transjakarta terkonsolidasi sehingga memudahkan masyarakat


Polantas Urusi Pohon Tumbang, Begini Pesannya

3 hari lalu

Polantas Urusi Pohon Tumbang, Begini Pesannya

Jika pohon tumbang tak segera diatasi, kemacetan arus lalu lintas akan mengular. Polantas Husnan Rangkuti menggerahkan warga.


Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

4 hari lalu

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan pekan lalu sempat menghadiri acara KAHMI di Palu bersama Jusuf Kalla.


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

4 hari lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

5 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Pagi Cerah, Potensi Hujan Siang Hari

5 hari lalu

Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Pagi Cerah, Potensi Hujan Siang Hari

BMKG meramalkan cuaca Jabodetabek hari ini sebagain besar cerah, tapi ada potensi hujan di siang hari


PT KAI Promosikan KA Batara Kresna: Solusi Transportasi Murah dan Anti Macet

6 hari lalu

PT KAI Promosikan KA Batara Kresna: Solusi Transportasi Murah dan Anti Macet

PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyosialisasikan kembali pengoperasian Kereta Api (KA) Batara Kresna yang melayani rute khusus Solo ke Wonogiri.


Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

6 hari lalu

Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan Bahlil Lahadalia bahwa target investasi sebesar Rp 1.200 triliun harus tercapai.


RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

7 hari lalu

RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.


Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

7 hari lalu

Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

Kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku seni dan budaya.