Wartawan Bakal Dapat Sertifikasi BNSP, Ini Kata Dewan Pers

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com

    Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Profesi wartawan rencananya bakal mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nantinya wartawan yang mendapat sertifikasi dari BNSP akan diakui negara dan memiliki standar sama dengan profesi lain.

    Simak: Rektor Unnes Didesak Cabut Pelaporan Wartawan ke Polisi

    Kabar wartawan bakal disertifikasi oleh BNSP ini dibenarkan oleh Anggota Dewan Pers Henry Chairudin Bangun. Dia mengatakan nantinya uji kompetensi wartawan atau UKW yang selama ini diselenggarakan oleh Dewan Pers bakal diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dimiliki oleh BNSP.

    "Jadi UKW Dewan Pers akan diselaraskan dengan KKNI dari BNSP sehingga sertifikat kelulusan diakui negara. KKNI yang menyusun adalah komunitas pers sendiri yang dikoordinir oleh Dewan Pers," kata Henry ketika dihubungi Tempo, Jumat 25 Januari 2019.

    Adapun hingga Januari 2019 ini, sebanyak 9.329 wartawan telah dinyatakan lulus UKW oleh Dewan Pers. Sedangkan hingga saat ini sebanyak 2.688 perusahaan media telah mendaftarkan diri ke Dewan Pers.

    Dengan adanya sertifikasi ini nantinya sertifikat tidak lagi diterbitkan oleh Dewan Pers tetapi melalui BNSP. Adapun bagi para penguji tetap berada di Dewan Pers. Namun harus mampu lolos uji menjadi asesor dengan mengikuti pelatihan yang materinya juga disusun bersama-sama.

    "UKW tetap dilakukan oleh seluruh lembaga uji yang ada, tapi disesuaikan mata uji dan syarat pengujinya," kata dia.

    Henry yang juga menjadi Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan dan Pengembangan Profesi ini menjelaskan proses ini masih sangat panjang lantaran masih sangat awal. Dia menjelaskan proses pembahasan sertifikasi wartawan akan dimulai pada 14 Februari 2019.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.