Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

YLKI: Aduan Konsumen soal Perbankan Dominasi Kasus di 2018

image-gnews
Johan Taruma Jaya ( Kepala Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta), Tulus Abadi ( Pengurus Harian YLKI), Wianda Pusponegoro ( Vice President Corporate Communication Pertamina), Syarief Hidayat ( Hiswana Migas ) dalam launching dan talkshow
Johan Taruma Jaya ( Kepala Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta), Tulus Abadi ( Pengurus Harian YLKI), Wianda Pusponegoro ( Vice President Corporate Communication Pertamina), Syarief Hidayat ( Hiswana Migas ) dalam launching dan talkshow "Hasil Uji Petik Takaran Serta Standard Layanan di SPBU" di hotel Acacia, Jakarta Pusat, Senin, 21 November 2016. TEMPO/Maria Fransisca
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mencatat lima permasalahan yang paling banyak diadukan masyarakat adalah di bidang perbankan, perumahan, pinjaman online, telekomunikasi dan belanja online. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan dari 564 pengaduan yang masuk sebanyak 103 pengaduan atau sebesar 18 persen yaitu terkait perbankan.

Simak: YLKI Desak Pemerintah Sahkan RPP Belanja Online

"Perbankan menempati peringkat pertama banyaknya pengaduan," ujar dia di Kantor YLKI, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2018.

Ia menjelaskan peringkat kedua ditempati oleh pengaduan terkait perumahan sebesar 98 pengaduan, kemudian dilanjutkan dengan pinjaman online sebesar 81 pengaduan. Sementara itu pengaduan terkait telekomunikasi berada diperingkat empat dengan jumlah aduan sebanyak 63.

"Belanja online diperingkat ke lima dengan jumlah aduan 40," tutur dia.

Lebih lanjut, staff bidang pengaduan YLKI, Rio Priambodo menjabarkan untuk bidang perbankan laporan yang paling banyak diadukan terkait gagal bayar sebanyak 36 aduan. "Pelaku usaha yang banyak diadukan itu BTN ada 15 aduan," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan untuk perumahan masyarakat lebih banyak mengadukan terkait refund, dengan total aduan sebanyak 26. Adapun pelaku usaha yang paling banyak diadukan yaitu Meikarta dengan jumlah aduan 15.

Untuk pinjaman online, kata Rio, masyarakat paling banyak mengadukan terkait cara penagihan sebanyak 26 pengaduan. Untuk pelaku usaha yang banyak diadukan yaitu Rupiah Plus sebanyak 5 aduan.

Sementara itu, untuk bidang telekomunikasi masyarakat paling banyak mengadukan terkait pulsa yang hilang. "Itu ada 32 aduan yang kami terima," kata dia. Adapun operator yang paling banyak diadukan yaitu Indosat.

Rio menjelaskan untuk aduan terkait belanja online, YLKI paling banyak menerima soal barang pesanan yang tidak sampai ke tangan konsumen sebanyak 19 aduan. "Pelaku usahan yang banyak diadukan ini Gramedia ada 9 aduan, tahun sebelumnya itu yang banyak diadukan Lazada tapi dia sekarang sudah turun keperingkat dua," ujarnya.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penyaluran Kredit Perbankan Lebih Banyak ke SBN dibanding Sektor Riil

8 jam lalu

Perbankan lebih senang menempatkan dana di SBN dan SRBI ketimbang menyalurkan kredit ke sektor riil.
Penyaluran Kredit Perbankan Lebih Banyak ke SBN dibanding Sektor Riil

Perbankan lebih senang menempatkan dana di SBN dan SRBI ketimbang menyalurkan kredit ke sektor riil.


OJK Sebut Pertumbuhan Kredit yang Melambat itu Wajar

1 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman saat Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028-Perkuat Pelindungan Konsumen dan Pembiayaan Produktif di Jakarta, Jumat 10 November 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan (roadmap) Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) periode 2023-2028 seiring dengan maraknya kasus jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Tempo/Tony Hartawan
OJK Sebut Pertumbuhan Kredit yang Melambat itu Wajar

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara terkait kinerja perbankan di Indonesia sepanjang tahun ini. Apa katanya?


YLKI Terima 17 Keluhan tentang Layanan dan Denda PLN Sepanjang 2023

1 hari lalu

Petugas PLN melakukan pencatatan meteran listrik secara langsung di rumah warga di kawasan Cipulir, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020. Pencatatan ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan tagihan listrik di rekening  bulan Juli 2020. TEMPO/Tony Hartawan
YLKI Terima 17 Keluhan tentang Layanan dan Denda PLN Sepanjang 2023

Banyak pelanggan yang tidak pernah mendapat teguran dari PLN, tapi tiba-tiba dikenakan denda hingga jutaan rupiah


Gubernur BI Prediksi Kredit Bank Tumbuh hingga 12 Persen pada 2024

1 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di gedung BI, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023. Bank Indonesia (BI) mengubah arah kebijakan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Oktober 2023. Tempo/Tony Hartawan
Gubernur BI Prediksi Kredit Bank Tumbuh hingga 12 Persen pada 2024

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kredit perbankan akan tumbuh pada 2024-2025 dan berpotensi mencapai dua digit.


Jokowi Curhat Dapat Keluhan dari Pelaku Usaha: Peredaran Uang Makin Kering

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) usai membuka Kongres ke-32 Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat 24 November 2023. Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-32 HMI dan Musyawarah Nasional ke-25 Kohati yang yang dihadiri para pengurus dan kader HMI se-Indonesia. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Jokowi Curhat Dapat Keluhan dari Pelaku Usaha: Peredaran Uang Makin Kering

Jokowi mendapatkan keluhan dari pelaku usaha. Ia menyebut, pelaku usaha mengeluhkan peredaran uang yang makin kering.


PLN Vs Pelanggan di Cengkareng, YLKI: Biar Pengadilan yang Putuskan

1 hari lalu

Petugas PLN tengah memberi penjelasan terkait Smart meter AMI (Advance Metering Infrastructure) pada pelanggan PLN kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. Sebelumnya, PLN mencatat pemakaian listrik konsumen secara manual dengan mendatangi rumah ke rumah. Tempo/Tony Hartawan
PLN Vs Pelanggan di Cengkareng, YLKI: Biar Pengadilan yang Putuskan

YLKI mencatat ada 9 kasus pelanggan PLN keluhkan denda korban P2TL sepanjang tahun ini.


DPR Mulai Rangkaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Badan Supervisi OJK dan LPS

3 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Mulai Rangkaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Badan Supervisi OJK dan LPS

Komisi XI DPR memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan Badan Supervisi OJK dan Badan Supervisi LPS.


OJK: Dari 13 Bank Syariah, Hanya Satu yang Asetnya Rp 100 Triliun Lebih

3 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di sela-sela acara The Finance Executive Forum di Jakarta Pusat pada Selasa, 14 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
OJK: Dari 13 Bank Syariah, Hanya Satu yang Asetnya Rp 100 Triliun Lebih

OJK mencatat saat ini ada 13 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia. D


Perbankan Syariah Tidak Kompetitif, OJK: Didominasi Satu Bank

4 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
Perbankan Syariah Tidak Kompetitif, OJK: Didominasi Satu Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia tidak kompetitif karena didominasi satu bank besar.


OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027

4 hari lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, mengatakan roadmap itu tidak disusun secara eksklusif oleh OJK, tapi melibatkan berbagai lembaga dan juga industri keuangan syariah dan industri perbankan.