TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin bidang tenaga kerja, kesehatan, dan kependudukan, Hasbullah Tabrany menyebut intervensi dari pengusaha berkontribusi pada masalah defisit keuangan mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Saya harus bilang itu, ini belum dipahami banyak pihak," kata dia dalam diskusi yang digelar oleh The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Januari 2019.
BACA: Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk D3 dan S1
Masalah berasal dari upah yang dibayarkan oleh para pekerja formal yang bekerja di perusahaan tertentu. Menurut aturan saat ini, pemotongan gaji bagi masing-masing pekerja peserta BPJS dipatok 5 persen dari gaji maksimal Rp 8 juta, yaitu sebesar Rp 400 ribu per bulan. Hanya saja, biaya potongan 5 persen ini juga dibagi, 1 persen oleh pekerja dan 4 persen dari perusahaan.
Jadi, seorang pekerja yang memiliki gaji Rp 50 juta per bulan, hanya akan dipotong 1 persen dari Rp 8 juta yaitu Rp 80 ribu. Sedangkan sisa 4 persennya atau Rp 400 ribu akan ditanggung oleh perusahaan. BPJS Kesehatan meminta batasan Rp 8 juta ini dihilangkan agar iuran peserta pekerja formal bisa seimbang dengan gaji yang diperoleh. Akan tetapi, kata Tabrany, pengusaha pun mengintervensi dan malah berharap batas Rp 8 juta ini diturunkan. "Mereka bisik-bisik, iuran ini terlalu mahal,"
Untuk diketahui, sejak dibentuk pada awal 2014, keuangan BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Mulai dari tahun 2014 yang hanya Rp 3,3 triliun, 2015 yang sebesar Rp 5,7 triliun, 2016 sebesar Rp 9,75 triliun, 2017 sebesar Rp 10 triliun, dan terakhir 2018 sebesar Rp 16,5 triliun. Untuk mengatasi ini, Kementerian Keuangan telah menggelontorkan dana bail out hingga Rp 10,25 triliun. Tapi masalah ini tak kunjung hilang.
Itu sebabnya, Tabrany menyebut program Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan menderita anemia defisiensi berat. "Dananya sangat kurang, jadi enggak mungkin kerja dengan baik,." Maka, masalah inilah yang bakal diselesaikan oleh Jokowi-Ma'ruf jika terpilih kembali.
Tabrany menyebut Jokowi-Ma'ruf bakal mengkaji sumber pendanaan lain yang dapat menghidupi BPJS Kesehatan. Salah satu opsi yang telah dipilih yaitu menambah jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah dari yang kini 96 juta menjadi 150 juta orang. PBI adalah kelompok masyarakat fakir miskin yang iuran BPJS-nya ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat.
Kemungkinan untuk kenaikan iuran atau premi, kata dia, masih mungkin diambil pada 2019. Lalu jika boleh mengusulkan, kata dia, peralihan cukai rokok untuk defisit BPJS juga dilanjutkan atau malah ditambah. Ia membayangkan harga rokok bisa naik Rp 2000 per bungkus. "Bayangkan berapa banyak dananya, karena setiap tahun ada 28 miliar bungkus rokok yang diproduksi," kata dia.
