Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TKN: Jika Terpilih Lagi, Jokowi Cari Pendanaan Lain untuk BPJS

image-gnews
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan nasabah Mekaar saat meninjau penyaluran Program Mekaar binaan PNM di Kampung Pasar Kolot, Garut, Jawa Barat, Jumat 18 Jnauari 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan nasabah Mekaar saat meninjau penyaluran Program Mekaar binaan PNM di Kampung Pasar Kolot, Garut, Jawa Barat, Jumat 18 Jnauari 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin bidang tenaga kerja, kesehatan, dan kependudukan, Hasbullah Tabrany menyebut intervensi dari pengusaha berkontribusi pada masalah defisit keuangan mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Saya harus bilang itu, ini belum dipahami banyak pihak," kata dia dalam diskusi yang digelar oleh The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Januari 2019.

BACA: Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk D3 dan S1

Masalah berasal dari upah yang dibayarkan oleh para pekerja formal yang bekerja di perusahaan tertentu. Menurut aturan saat ini, pemotongan gaji bagi masing-masing pekerja peserta BPJS dipatok 5 persen dari gaji maksimal Rp 8 juta, yaitu sebesar Rp 400 ribu per bulan. Hanya saja, biaya potongan 5 persen ini juga dibagi, 1 persen oleh pekerja dan 4 persen dari perusahaan.

Jadi, seorang pekerja yang memiliki gaji Rp 50 juta per bulan, hanya akan dipotong 1 persen dari Rp 8 juta yaitu Rp 80 ribu. Sedangkan sisa 4 persennya atau Rp 400 ribu akan ditanggung oleh perusahaan. BPJS Kesehatan meminta batasan Rp 8 juta ini dihilangkan agar iuran peserta pekerja formal bisa seimbang dengan gaji yang diperoleh. Akan tetapi, kata Tabrany, pengusaha pun mengintervensi dan malah berharap batas Rp 8 juta ini diturunkan. "Mereka bisik-bisik, iuran ini terlalu mahal,"

Untuk diketahui, sejak dibentuk pada awal 2014, keuangan BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Mulai dari tahun 2014 yang hanya Rp 3,3 triliun, 2015 yang sebesar Rp 5,7 triliun, 2016 sebesar Rp 9,75 triliun, 2017 sebesar Rp 10 triliun, dan terakhir 2018 sebesar Rp 16,5 triliun. Untuk mengatasi ini, Kementerian Keuangan telah menggelontorkan dana bail out hingga Rp 10,25 triliun. Tapi masalah ini tak kunjung hilang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Itu sebabnya, Tabrany menyebut program Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan menderita anemia defisiensi berat. "Dananya sangat kurang, jadi enggak mungkin kerja dengan baik,." Maka, masalah inilah yang bakal diselesaikan oleh Jokowi-Ma'ruf jika terpilih kembali.

Tabrany menyebut Jokowi-Ma'ruf bakal mengkaji sumber pendanaan lain yang dapat menghidupi BPJS Kesehatan. Salah satu opsi yang telah dipilih yaitu menambah jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah dari yang kini 96 juta menjadi 150 juta orang. PBI adalah kelompok masyarakat fakir miskin yang iuran BPJS-nya ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat.

Kemungkinan untuk kenaikan iuran atau premi, kata dia, masih mungkin diambil pada 2019. Lalu jika boleh mengusulkan, kata dia, peralihan cukai rokok untuk defisit BPJS juga dilanjutkan atau malah ditambah. Ia membayangkan harga rokok bisa naik Rp 2000 per bungkus. "Bayangkan berapa banyak dananya, karena setiap tahun ada 28 miliar bungkus rokok yang diproduksi," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

4 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

4 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

8 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

8 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

9 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

9 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

9 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.