Kubu Prabowo Menilai Leadership Jokowi Buruk Soal BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Moderator Ira Koesno (kiri), menyerahkan mangkok berisi pilihan pertanyaan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat perdana capres-cawapres di Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.  TEMPO/Subekti.

    Moderator Ira Koesno (kiri), menyerahkan mangkok berisi pilihan pertanyaan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat perdana capres-cawapres di Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Sumarjati Arjoso menilai ada lima masalah utama yang saat ini didera oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya adalah masalah pada kelembagaan karena buruknya kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    Baca: Penjelasan Timses Jokowi - Ma'ruf soal Borong Sabun Rp 2 Miliar

    "Buruknya leadership presiden sampai menegur Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan karena kerap mendengar masalah utang rumah sakit," kata Sumarjati dalam diskusi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research atau TII di Menteng Jakarta Pusat, Kamis, 24 Januari 2019.

    Teguran itu pernah disampaikan oleh Jokowi dalam Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, Rabu, Oktober 2018. Jokowi menyayangkan lantaran harus ikut menyelesaikan masalah defisit keuangan BPJS yang semestinya kelar di tingkat menteri dan pimpinan BPJS. "Ini kebangetan sebetulnya," kata Jokowi saat itu.

    Menurut Sumarjati, ini hanyalah satu dari sekian banyak masalah yang menjangkiti BPJS Kesehatan menurut pantauan BPN Prabowo-Sandi. Bekas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini menuturkan lima masalah utama di BPJS yaitu masalah pendanaan, kepesertaan, kelembagaan, pelayanan, dan equity.

    Dalam hal pendanaan, terdapat masalah pembengkakan defisit dari tahun 2014 yang hanya Rp 3,3 triliun menjadi Rp 16,5 triliun pada 2018. Lalu 12 juta peserta menunggak pada 2018, hingga jumlah beban sebesar Rp 68,52 triliun, melebihi jumlah iuran yang hanya Rp 60,57 triliun. "Kalau ini asuransi swasta, maka, sudah bangkrut sejak lama," ujarnya.

    Lalu masalah kepesertaan, dimana masih ada 47 juta penduduk yang belum terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Kemudian masalah kelembagaan, yaitu ketika BPJS menerbitkan tiga peraturan, tapi kemudian dianulir oleh Kementerian Kesehatan. Ketiga aturan tersebut yakni Peraturan Direktur tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, Pelayanan Rehabilitasi Medik.

    Selanjutnya yaitu masalah pelayanan. BPN Prabowo - Sandi menilai pelayanan BPJS sejauh ini belum maksimal lantaran membuat antrean panjang dan fasilitas kesehatan mitra yang terbatas. Lalu terakhir adalah masalah equity. Sumarjati menyebut manfaat layanan di BPJS harus dikelola secara adil sesuatu kebutuhan daerah dan pasien, bukan adil dalam hal sama rata untuk seluruh daerah dan pasien.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.