Bicara CPNS 2019, Menpan RB: Kita Masih Kekurangan 91.000 Guru

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta melihat hasil ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis <i>computer assisted test</i> (CAT) untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat, 26 Oktober 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Peserta melihat hasil ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT) untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat, 26 Oktober 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membuka lagi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Juni 2019 dengan jumlah 100.000 orang. "Rekrutmen untuk 100.000 orang, fokusnya tetap pada tenaga pendidikan dan kesehatan, lebih fokus ke sana," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

    Baca: Mendikbud Usul Guru Honorer yang Tak Jadi CPNS Dapat Gaji UMR

    Ia melaporkan evaluasi pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 ke Jokowi pada hari ini di Istana Presiden. "Rekrutmen CPNS tinggal nunggu NIP-nya, tahun 2019 kita juga akan kembali melaksanakan rekrutmen tapi itu nanti bulan enam," katanya.

    Syafruddin menyebutkan pada tahun 2018, jumlah PNS yang pensiun 50.000 orang dan tahun 2019 sebanyak 52.000 orang. "Jadi harus kita kejar untuk menjaga keseimbangan dan supaya jangan rekrut tenaga honorer terlalu banyak. Honorer yang ada sekarang akan kita selesaikan dengan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," katanya.

    Ia menyebutkan kebutuhannya sebenarnya mencapai 150.000 orang terutama untuk tenaga guru. "Catatan di Kemendikbud, kita masih kekurangan guru sekitar 91.000 orang," katanya.

    Baca: Rekrutmen CPNS di Daerah Bencana dan Papua Digelar Maret 2019

    Sementara itu mengenai pemberian penghasilan tetap untuk perangkat desa setara dengan PNS Golongan II a, Menpan RB mengatakan Presiden Jokowi minta hal itu segera ditindaklanjuti. "Ini kami mau rapat di Kantor Menko PMK membahas itu, saya dan Menkeu segera ke sana," katanya.

    Simak terus berita tentang CPNS hanya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.